Jakarta, Harian Umum - Diam-diam, tanpa setahu publik, Pemprov DKI Jakarta punya ribuan intelijen swasta yang disebar hingga tingkat kelurahan.
Para intelijen itu tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan berada di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
"Di setiap kelurahan ada lima intel FKDM," ujar Kepala Bakesbangpol Darwis M Adji usai apel akbar penanggulangan bencana di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).
Ia menegaskan, kinerja para intelijen swasta itu tidak overlap dengan Badan Intelijen Daerah (Binda). Sebaliknya, keberadaan FKDM justru memperkuat kinerja Binda karena dapat disebar hingga level wilayah paling bawah, dan untuk memantau semua persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di masyakarat, seperti narkoba, terorisme, dan lain-lain.
"FKDM bersinergi dengan Binda, karena FKDM juga dibina oleh Binda," katanya.
Darwis mengakui, karena fungsinya yang strategis, para intel FKDM itu diberikan pelatihan khusus agar mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi karena 2017, 2018 dan 2019 merupakan tahun politik dimana potensi gangguan keamanan sangat tinggi.
"Jakarta tetap kondusif saat pelaksanaan Pilkada DKI 2017 yang lalu, meski dinamika politiknya begitu kuat, juga berkat mereka," imbuhnya.
Darwis yakin kinerja para intel FKDM itu akan tetap maksimal pada 2018-2019 karena tahun depan merupakan tahun dimana tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu presiden (Pilpres) serentak pada 2019, mulai dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
Ia memprediksi, dinamika politik di 2018 akan lebih kuat dibanding saat gelaran Pilkada DKI 2017.
Sebelumnya, sebuah media nasional mengabarkan, pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Khadafi, meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi anggaran FKDM yang pada APBD 2017 sebesar Rp1,7 miliar, dalam RAPBD 2018 naik menjadi Rp2,2 miliar karena forum yang seharusnya menjadi mata dan telinga bagi gubernur ini, dinilai tidak menunjukkan kinerja apapun.
“Saya masih bertanya-tanya apa sih prestasi dari FKDM sehingga anggarannya begitu besar? Saya kira menaikkan anggaran itu harus berdasarkan asas kebutuhan ataupun prestasi,” kata Uchok.
Sekretaris FKDM Munir Arsyad menjelaskan, FKDM mulai terbentuk pada 2012 dan baru benar-benar eksis pada 2013.
"Pada awal-awal berdiri, kami bekerjasama dengan kepolisian dan koramil untuk memantau gerakan-gerakan pelaku tindak pidana terorisme yang diduga dapat masuk melalui wilayah di perbatasan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, seperti Bekasi, Pondok Gede, Jatibening, dan lain-lain," katanya.
Setelah itu, katanya, FKDM juga bekerja sama dengan Densus 88 Antiteror Mabes Polri.
"Lalu, karena kami sudah terdaftar di Bakesbang, dan Bakesbang menilai pentingnya gerakan kami, kami lalu dibina, dan lebih diberdayakan," imbuhnya.
Munir menyebut, salah satu kasus besar yang sempat terdeteksi FKDM adalah kasus bom sepeda yang pelakunya masuk Jakarta lewat perbatasan Pondok Kelapa-Jatibening, sehingga dapat diantisipasi dengan cepat oleh aparat terkait, termasuk Densus 88.
"Sekarang fokus kami nggak lagi hanya terorisme, tapi semua yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan mengancam kestabilan Ibukota, termasuk peredaran Narkoba," imbuh bendahara umum Bamus Betawi ini.
Munir mengakui kalau tugas para intel FKDM sangat berat, karena dalam melakukan pemantauan, mereka bekerja 24 jam sehari, dan harus siap menghadapi situasi yang berbahaya.
"Kami juga harus dapat menyusup ke organisasi dan komunitas agama yang mana pun. Karenanya, orang yang ingin bergabung akan menjalani tes untuk mengetahui kelayakannya. Tes dilakukan oleh tim independen," imbuhnya.
Diakui, karena tugas yang tak mudah, anggota FKDM umumnya merupakan tokoh di tingkat RW yang tentunya punya akses ke lembaga dan organisasi di lingkungannya maupun di lingkungan sekitarnya. Jika tidak ada kejadian yang signifikan, laporan hasil pemantauan dikirimkan ke Bakesbang setiap sebulan sekali. Jika sedang ada kejadian, laporan disampaikan rutin per hari, bahkan bisa per jam.
"FKDM di tingkat kelurahan berkoordinasi dengan Bimas dan Babinsa, kalau yang di kecamatan dengan Polsek dan Koramil. Sedang yang di tingkat kabupaten/kota antara lain dengan Polres," imbuhnya.
Penghasilan para intel FKDM ini ternyata rendah. Munir menyebut, jika UMP DKI pada 2017 sebesar Rp3,6 juta/bulan, uang lelah atau honor ketua FKDM hanya Rp2 juta/bulan, sedang uang lelah intel FKDM di tingkat kecamatan Rp1,9 juta/bulan dan uang lelah intel FKDM di tingkat kecamatan Rp1,8 juta/bulan.
Ketika ditanya bagaimana para intel FKDM menutupi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan sekecil itu? Munir menjelaskan kalau para intel swasta ini rata-rata punya pekerjaan inti.
"Di antara kami ada yang berprofesi sebagai guru. Jadi, sambil kerja kami terus memantau situasi, menjalankan fungsi sebagai intel," imbuhnya.
Munir mengaku, dengan tugas yang berat dan jumlah anggota FKDM yang mencapai 3.000 lebih, anggaran FKDM seharusnya Rp22 miliar, bukan Rp2,2 miliar! (rhm)
