Jakarta, Harian Umum- Sejumlah tokoh yang berperan dalam berdirinya Presidium Alumni 212, membentuk Garda 212 yang digadang-gadang bakal menjadi wadah bagi para alumni dan simpatisan Aksi 212 yang ingin menjadi caleg di Pemilu 2019
Organisasi kemasyarakatan (Ormas) ini di-soft launching Sabtu (13/1/2018), di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.
Ketua Umum DPP Garda 212, Ustad Ansufri Idrus Sambo, mengatakan, organisasi ini dibentuk agar kasus Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Matalitti yang gagal diusung Gerindra di Pilgub Jatim, namun kemudian menyerang Gerindra dengan membawa-bawa nama Alumni 212, tidak terulang di masa depan.
"Dengan adanya Garda 212, maka alumni dan simpatisan 212 yang ingin berpolitik, termasuk yang ingin mengikuti Pileg 2019, dapat menyalurkan keinginannya melalui Garda 212, dan nanti kami endors ke Parpol (partai politik). Jadi, dalam hal ini Garda 212 merupakan fasilitator," jelas Ustad Somba.
Meski demikian ia mengakui, Garda 212 tidak menjadi fasilitator untuk semua partai, melainkan hanya kepada partai-partai pendukung Aksi-aksi Bela Islam yang salah satunya menjadi aksi paling fenomenal karena oleh lebih dari 7 juta Muslim dari berbagai daerah, dan terjadi pada 2 Desember 2016. Aksi ini dikenal dengan sebutan Aksi 212, yang kemudian melahirkan Presidium Alumni 212.
Partai-partai dimaksud adalah Gerindra, PKS, PAN, dan satu partai non parlemen yang bergabung setelah lolos verifikasi KPU untuk mengikuti Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, yakni PBB (Partai Bulan Bintang).
Ia mengaku, Garda 212 punya jalur khusus ke para petinggi partai-partai itu, seperti ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto, pendiri PAN Amien Rais, dan para petinggi PKS serta PBB.
"Kami berharap dengan majunya para alumni 212, Muslim akan berjaya di Tanah Air," imbuh Ustad Sambo.
Meski demikian ia mengakui, semua alumni dan simpatisan yang mendaftar akan diseleksi dengan ketat, karena selain harus memiliki biaya untuk dana kampanye, juga harus memiliki elektabilitas yang bagus.
"Selain itu, juga harus didukung oleh ulama dimana dia tinggal," imbuh Ustad Sambo lagi.
Sekjen DPP Garda 212 Ustad Hasri Harahap mengakui, meski semua persyaratan dipenuh, alumni dan simpatisan 212 tetap akan bersaing dengan kader-kader dari keempat partai itu yang ingin maju di Pileg 2019.
"Karenanya, selain memenuhi semua persyaratan, alumni dan simptisan 212 yang ingin mengikuti Pileg juga harus siap mental," tegasnya.
Seperti diketahui, La Nyalla berniat maju di Pilgub Jatim, dan DPP Gerindra memberinya tugas untuk mencari dukungan dari partai lain yang bersedia diajak berkoalisi, dan menyiapkan tim pemenangan.
Tugas yang diberikan melalui selembar surat bertanggal 10 Desember 2017 itu hanya berlaku hingga 20 Desember 2017, sehingga jika sampai tanggal itu La Nyalla gagal memenuhi persyaratan, makan tugas dinyatakan gugur alias tak berlaku lagi.
Belakangan, atau tepatnya Kamis (11/1/2018), La Nyalla mengaku tak jadi mengikuti Pilgub Jatim karena Prabowo meminta uang Rp40 miliar untuk dana saksi.
Ia menolak memberikan dana itu karena selain hari pencoblosan Pilgub pada April 2018, juga karena ia hanya mau memenuhi permintaan itu jika sudah dapat rekomendasi untuk maju sebagai cagub di Pilgub Jatim.
"Karena saya tak mau memberi di depan, maka surat tugas itu saya kembalikan," katanya dalam jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. (rhm)
