JAKARTA, HARIAN UMUM - Forum Nasional 27 Juli 1996 (Fornas 96) meminta tokoh nasional untuk tidak melontarkan pernyataan yang bernada provokasi pada masyarakat Papua. Sebab saat ini persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat sudah mulai mereda.
"Persoalan Papua saat ini sudah teredam tapi tidak mustahil bisa bergejolak. Agar tidak terjadi hal itu, yang terpenting, kita minta tokoh elit tidak memprovokasi masyarakat Papua lewat pernyataan yang menyinggung referendum," kata Fachrudin kepada wartawan di Hotel Ibis, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).
Sebagai informasi Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menyinggung gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau gerakan pembebasan Papua Barat yang telah mengagendakan agar referendum disidangkan di Majelis Umum pada Desember tahun ini.
Amien meminta agar pemerintah tidak menyepelekan hal itu. "Jangan diremehkan sama sekali. Ini pesan saya," kata Amien di selah acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 PAN di Pluit, Jumat (23/8/2019) lalu.
Fachrudin menilai pernyataan Amien tersebut berpotensi memecah belah bangsa. Karena itu dia meminta agar masyarakat Papua tidak ikut terpancing pernyataan tersebut. "Kita juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas tokoh nasional yang menyampaikan pernyataan-pernyataan bernada provokasi," tegasnya.
Selain kondisi gejolak Papua sudah mereda, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI periode 2004-2009 tersebut meyakini bahwa masyarakat Papua tidak menginginkan adanya referendum. Sebab pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia, sudah dinyatakan bahwa PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sudah mengakui Papua bagian dari Indonesia. "Suara tersebut bulat dan merupakan pendapat masyarakat Papua sendiri. Pada referendum tersebut juga PBB sudah mengakui Irian Barat bagian integral dari NKRI," terangnya.
Selain itu Fachrudin menilai pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satunya dengan melakukan pemekaran sejumlah wilayah di Papua. "Sudah sekitar 60 wilayah Papua yang mengalami pemekaran. Jadi pemerintah sudah berusaha tingkatkan pembangunan melalui pebentukan otonomi daerah. Masyarakat Papua juga menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut," terangnya.
Adapun terkait kerusuhan di Papua Barat, Surabaya dan Malang, Fachrudin menuding adanya pihak tertentu yang menunggangi aksi tersebut. "Kejadiannya hanya berlangsung beberapa jam saja. setelah di Surabaya, Malang lalu di Papua Barat. Jadi kita menduga ada grand design dalam kejadian itu," ucap Fachrudin.
Fachrudin berharap agar pemerintah segera mengusut tuntas dalang dari kejadian tersebut. "Harapannya pemerintah lebih tegas dan lebih berani lagi. Berikan mandat penuh terhadap aparat keamanan, jadi tidak hanya nunggu. Namun segera usut para pelakunya serta dalang dari peristiwa di Surabaya, Malang yang merembet hingga Papua Barat," tandasnya. (Zat)
