Jakarta, Harian Umum - Komisi D DPRD Propinsi DKI Jakarta menyorot masih banyaknya masyarakat ber-KTP DKI Jakarta yang masih belum tertampung di dalam rumah atur.

Walau sebenarnya mereka ialah warga berpendapatan rendah (MBR) yang ada di kolong tol, masyarakat korban penggusuran, masyarakat yang ada di rumah yang tidak layak tinggal sampai ada di teritori permukiman kotor.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah akui banyak masyarakat yang menyampaikan kesusahan memperoleh unit rusun karena beragam argumen. Walau berdasar data Dinas Perumahan Masyarakat dan Teritori Permukiman (PRKP), masih tetap ada 5.000 unit lebih Rusun yang kosong.

"Seperti (masyarakat) di Kapuk Muara, mereka ada di tempat bukan punya mereka, itu kan di bawah rumah itu sampah dan benar-benar sangat tidak pantas. Lantas di sejumlah kolong tol kita, itu banyak penghuni ber-KTP DKI Jakarta," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menambah, selainnya tempat tinggal masyarakat di kolong tol, ada beberapa lingkungan tempat tinggal masyarakat yang lingkungannya kurang sehat untuk beberapa anak. Bahkan juga, masih tetap ada 445 RW kotor di Jakarta yang sampai sekarang masih menjadi tugas rumah Pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Banyak tempat tinggal, lingkungan yang tidak sesuai dengan dan tidak bagus untuk tumbuh berkembang anak seperti pada kolong tol itu . Maka saya anggap kita harus sediakan tempat tinggal-hunian yang semakin lebih dapat dijangkau untuk warga kelompok bawah," jelasnya.

Di lokasi yang masih sama, Eksekutor pekerjaan (Plt) Kepala Dinas Perumahan Masyarakat dan Kawasan Pemukiman Propinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum janji akan tindak lanjuti sorotan Ketua Komisi D DPRD DKI tersebut.

"Berkaitan dengan anjurannya untuk masyarakat yang ada di kolong tol, tidak cuma di kolong tol Angke, tetapi juga berada di kolong tol Penjaringan, dan lain-lain kelak akan kami koordinasikan dengan Wali Kota untuk di data," pungkasnya.