Jakarta, Harian Umum - GPKR (Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat) mengingatkan kemungkinan terjadinya pengadilan rakyat jika dalam 3-4 hari terhitung sejak Selasa (19/3/2024), DPR tidak merealisasikan penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024, khususnya Pilpres.
"Namun, jika dalam tiga hingga empat hari ke depan pihak DPR belum menentukan sikap terkait hak angket, bukan mustahil demo-demo dalam skala massa yang sangat besar akan berpuncak pada pengadilan rakyat. Bukan hanya terjadi di Jakarta, demo-demo pengadilan rakyat akan membara di seluruh Indonesia," kata tim media GNPR memalui siaran tertulisnya, Rabu (20/3/2024).
Pada Selasa (19/3/2024), GPKR menggelar demo besar melibatkan puluhan ribu massa di Jakarta. Demo ini melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti tokoh nasional, buruh, mahasiswa, aktivis pergerakan, dan emak-emak dari Jabodetabek, Bandung, dan lain-lain.
Massa mulai berdatangan ke DPR sekitar pukul 14:00 WIB dan semakin sore jumlahnya semakin membesar, meski kala itu cuaca sangat terik.
"Demo-demo serupa terjadi pula di berbagai kota Indonesia," kata tim media GPKR dalam rilisnya.
Dalam aksi yang dipimpin Jumhur Hidayat itu, Presidium GPKR Din Syamsuddin dalam orasinya menjelaskan bahwa tujuan demo ini adalah memperjuangkan keadilan, dengan menolak segala bentuk kerusakan dan kezaliman yang selama ini dilakukan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi.
"Kita meminta pertanggungjawaban Jokowi yang menyebabkan kemerosotan Indonesia di berbagai bidang, khususnya demokrasi dan hak asasi," tegas Din Syamsuddin.
Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu bahkan dengan lantang menegaskan bahwa demo ini bukan yang pertama dan terakhir.
"Tapi akan berjilid-jilid dengan jumlah pendemo akan jauh lebih banyak. Saya bahkan merasa ditantang untuk menghadirkan pendemo dalam jumlah jutaan. Untuk kepastian lanjutan demo, kita tunggu 3-4 hari lagi, tergantung sikap DPR," katanya.
Sejumlah anggota DPR keluar dari kantornya yang megah dan ikut berorasi secara bergantian. Mereka merupakan utusan Fraksi PKS, PKB dan dari Fraksi PDIP.
Ada tiga politisi PDIP yang menemui demonstran, yakni Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu dan Arya Bima. Falam orasinya, mereka mengatakan bahwa mereka diutus untuk menampung semua usulan dan kehendak massa, dan untuk itu pihaknya mengundang utusan masing-masing kelompok datang ke ruang Fraksi.
Kemudian, sebanyak 15 utusan kelompok pendemo melakukan audiensi di ruang pertemuan Fraksi PDIP. Ada tiga utusan dari GPKR yang ikut beraudiensi, salah satunya Din Syamsuddin. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua jam hingga pukul 20.00 WIB, diselingi buka puasa bersama dan salat maghrib.
Dalam pertemuan, seluruh wakil pendemo sepakat mendesak DPR segera menggulirkan hak angket yang memang diakui undang-undang, dan akan berujung pada pengambilan pernyataan pendapat DPR yang dapat berpuncak pada pemakzulan Jokowi.
Tugas utama tim hak angket DPR, menurut ke-15 utusan, adalah meminta pertanggung jawaban pemerintah dan semua pihak terkait pelaksanaan Pemilu 2024, mulai sebelum hingga sesudah pencoblosan, termasuk, dugaan pelanggaran konstitusi seperti UU Pemilu yang dilakukan Presiden.
"Dengan diterimanya usulan dan sikap para pendemo oleh Fraksi PDIP, boleh dikata tujuan utama demo puluhan ribu massa di depan Gedung DPR/MPR sudah tercapai untuk tahap awal. Setidaknya fraksi-fraksi PDIP, PKB dan PKS sudah menampung seluruh sikap massa pendemo, dan mereka mesti segera menentukan keputusan melaksanakan hak angket," ujar Tim Media GPKR lagi dalam rilisnya.
Namun, GPKR juga mengatakan bahwa jika dalam tiga hingga empat hari ke depan pihak DPR belum menentukan sikap terkait hak angket, bukan mustahil demo-demo dalam skala massa yang sangat besar akan berpuncak pada pengadilan rakyat. Bukan hanya terjadi di Jakarta, demo-demo pengadilan rakyat akan membara di seluruh Indonesia.
"Bukan mustahil pula, khusus di Jakarta, massa yang dalam demo kali ini dicegah Din Syamsuddin untuk masuk ke kompleks Gedung DPR/MPR, nantinya mereka akan menguasai rumah rakyat di Senayan itu seperti terjadi para aksi reformasi 1998. Kerusuhan dengan korban jiwa saat itu sangat mengerikan, yang harus kita hindari bersama," pungkas Tim Media GPKR. (rhm)