Jakarta, Harian Umum - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifudin mengatakan pada prinsipnya sudah menganggarkan di APBD DKI untuk penyelesaian masalah tunggakan warga rumah susun (rusun) Marunda, Jakarta Utara.

"DPRD DKI pada prinsipnya sudah selesai menganggarkan. Namun memang ada permasalahan terkait pembayaran sewa. Karena harus lewat persetujuan dari mentri keuangan," kata Syarifudin usai dengar pendapat dengan warga rusun Marunda di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Seperti diketahui banyak penghuni warga rusun Marunda yang menunggak biaya sewa. Nilai tunggakan itu bahkan mencapai miliaran rupiah.

Syarifudin melanjutkan untuk menyelesaikan masalah tersebut nantinya Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan kepada mentri keuangan.

Sementara terkait tunggakan listrik dan air Syarifudin mengungkapkan sudah diputuskan di badan anggaran. "Jadi sudah tidak ada biaya bunga per bunga yang selama ini dikeluhkan warga," ucap politisi Hanura tersebut.

Perwakilan warga rusun Marunda Rotua Wendeilyna menerangkan kasus tunggakan rusun Marunda berawal dari sejumlah warga rusun yang membayar dengan cara manual. Lantaran tidak ada bukti pembayaran waktu itu, Rotua melanjutkan uang sewa warga rusun digelapkan oleh oknum staf Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda.

"Pembayaran sebelumnya di era pak Ahok sebagian warga ada yang bayar manual tidak lewat bank. Karena tidak ada bukti pembayaran, uang tersebut digelapkan oleh staf UPRS Marunda. Waktu itu staf itu sudah kena sanksi, akibatnya ada pembiaran, pengelola ngga menagih-nagih," terang Rotua.

Akibatnya Rotua membeberkan warga dianggap menunggak sewa rusun. Bahkan ada kasus seorang warga rusun menunggak sewa hingga belasan juta. "Jadi jangan dituding seolah-olah warga tidak mau bayar. Ada contoh kasus seorang bapak penghuni rusun tunggakan sewanya hingga 17 juta. Mana sanggup dia bayar. Itu cuma satu kasus, makanya disebut warga rusun Marunda nunggak sewa sampai 14 milyar," urainya.

Rotua berharap DPRD DKI bisa menyelesaikan kasus tunggakan warga rusun Marunda. "DPRD DKI harus panggil gubernur, dinas perumahan, Bank DKI. Jangan cuma warga yang di ojok-ojok. Sampai dikatakan warga rusun Marunda penunggak terbesar 14 milyar," tandasnya.

Rusun Marunda mempunyai 2.880 unit yang tersebar di empat kluster. Biaya sewa Rusun Marunda sekitar Rp 150.000 tergantung luas unit dan ketinggian lantai yang ditempati. (Zat)