JAKARTA, HARIAN UMUM - kalangan DPRD DKI Jakarta prihatin dengan peristiwa banjir yang menerjang Ibukota di awal tahun 2020.
Untuk membahas penanganan banjir agar kejadian itu tidak terulang lagi, empat Ketua Fraksi berkumpul di ruang Ketua Fraksi PAN, diantaranya Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi NasDem Wibi Adriano, Ketua Fraksi Fraksi Golkar Basri Baco dan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad.
Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat menegaskan bahwa pelayanan Pemprov DKI terhadap korban banjir masih lemah.
Ketua Fraksi Partai NasDem Wibi Adriano menyoroti terkkait bantuan bagi korban banjir. "Urusan politik bisa dibicarakan besok, saat ini lebih baik kita bicara bagaimana para korban banjir terselamatkan,” kata Wibi kepada wartawan, Senin (6/1/2020).
Wibi berjanji DPRD DKI akan terus memberikan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI dalam menangani korban banjir. "Banjir di Jakarta ini jangan dianggap remeh. Belasan orang meninggal, ribuan orang harus mengungsi kerugian material dan imaterial pun tak sedikit. Dan tugas kami memberi pengawasan terhadap sejauh mana Pemprov DKI memberi pelayanan yang baik terhadap korban berdampak banjir,” terangnya.
Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mempertanyakan pejabat di wilayah seperti camat dan lurah dalam melakukan pendataan terhadap korban banjir. sebab saat turun ke lapangan, menurutnya banyak korban banjir yang belum mendapat bantuan. “Disini saya melihat maping camat terhadap korban banjir patut dipertanyakan,” tegas Baco.
Baco pun mempertanyakan 250 truk sampah yang dimiliki Pemprov DKI tak terlihat di wilayah korban banjir. "Terjadinya banjir diawal di tahun 2020 harus jadi pil pahit yang tidak boleh terulang lagi. Dan harus jadi pelajaran bersama," ujar Baco.
Dia menambahkan dalam penanganan banjir ini Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta jangan hanya menggunakan dana Bazis. "Bila perlu semua PNS bahkan kami dewan potong gaji kami 10 persen,” tandasnya.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad mendesak agar semua program penanganan banjir yang sudah dicanangkan segera dilaksanakan.
“Saya melihat konsep penanganan banjir itu jangan hanya wacana tapi harus dikerjakan. Jangan lagi ribut soal normalisasi atau naturalisasi,” tandasnya.
Sementara Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, mengakui Pemprov DKI lambat dalam memberi bantuan terhadap korban banjir.
“Di daerah Semanan, Jakarta Barat, air belum surut, pompa air tidak berjalan maksimal. Ditambah obat-obatan kurang,” pungkasnya. (Zat)
