Jakarta, Harian Umum - Presiden Prabowo Subianto mengaku, di akhir jabatannya, ia ingin masyarakat yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem dapat diubah nasibnya.
"Cita-cita saya, di akhir masa jabatan saya, tahun 2029, bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2 bisa kita ubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia," katanya saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang diselenggarakan secara terpusat di Sekolah Rakyat terintegrasi 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Prabowo mengungkap, hingga 2029 sebanyak 500 Sekolah Rakyat sudah dibangun di mana setiap sekolah memiliki 1.000 siswa atau total 500.000 siswa.
"Saya percaya itu bisa terjadi," tegasnya.
Pada momen yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membeberkan bahwa siswa-siswa Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga ekonomi rentan, karena 60% orang tua mereka bekerja sebagai buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani, buruh nelayan, pencari rumput, dan lainnya.
Selain itu, 67% orang tua siswa Sekolah Rakyat berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.
"65% (orang tua siswa Sekolah Rakyat) memiliki tanggungan di atas 4 orang. 454 siswa Sekolah Rakyat berasal dari mereka yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan. 298 siswa Sekolah Rakyat sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah, dan bahkan sebagian dari mereka bahkan sudah bekerja di usia yang sangat muda," ungkap Gus Ipul, sapaan Mensos.
Ia menyebut, sejak 2025 lalu sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan sudah beroperasi, dan bersamaan dengan itu, 104 titik Sekolah Rakyat permanen mulai dibangun. Targetnya, akan mencapai 200 titik Sekolah Rakyat pada 2027.
Berikut sebaran 166 Lokasi Sekolah Rakyat yang diresmikan hari ini:
- Pulau Jawa: 70 titik
- Pulau Sumatera: 35 titik
- Pulau Sulawesi: 28 titik
- Pulau Kalimantan: 13 titik
- Pulau Maluku: 7 titik
- Pulau Bali dan Nusa Tenggara: 7 titik
- Pulau Papua: 6 titik
Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi didukung oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kementerian Pekerjaan Umum, dan PT Pos Indonesia. (man)
