Jakarta, Harian Umum - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah meminta Capres nomor urut 01 Anies Baswedan untuk memimpin aksi-aksi menolak Pilpres curang dan mendukung hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutus perkara sengketa Pilpres 2024 dengan adil dan bukan berdasarkan intervensi penguasa.
Rizal prihatin, karena meski aksi-aksi itu penting demi menjaga demokrasi dan melahirkan pemimpin yang amanah bagi Indonesia, tetapi tidak semua pendukung Anies mau turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa. Meski mereka memilih Anies karena menginginkan perubahan, bukan menginginkan pemimpin yang meneruskan legacy dan Policy Presiden Joko Widodo.
'Anies harus turun dan memimpin aksi-aksi ini. Kalau dia turun dan memberi komando, saya yakin setiap aksi akan dipenuhi massa hingga ribuan, bahkan mungkin jutaan orang," kata Rizal di sela-sela mimbar bebas yang diselenggarakan Front Penegak Daulat Rakyat (F-PDR) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Pengamat asal Bandung ini mengakui kalau jumlah massa aksi yang digelar F-PDR maupun kelompok massa yang.lain jauh dari harapan. Padahal, ketika Anies melakukan kampanye terakhir di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada 10 Maret 2024, massa yang datang hingga jutaan orang. Bahkan ada yang menyebut hingga 3 juta orang.
Namun, sebagaimana terlihat pada aksi tanggal 1 Maret, 2 Maret dan 3 Maret 2024 di Patung Kuda, juga pada aksi-aksi sebelumnya di KPU dan Bawaslu, jumlah massa jauh dari harapan. Meskipun jika dibanding dengan massa tandingan dari pendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran, jumlah massa aksi masih jauh lebih banyak.
"Massa ini butuh pemimpin yang komandonya didengar dan dituruti, yaitu Anies Baswedan," tegas Rizal.
Soal Isu bahwa Anies hanya akan mengeluarkan instruksi setelah MK membacakan putusan pada 22 April 2024 mendatang, jika putusan itu menolak gugatan dirinya maupun gugatan Paslon 03 Ganjar-Mahfud, Rizal mengatakan bahwa ia termasuk orang yang tak percaya MK bisa bebas dari intervensi pemerintah.
"Kita lihat bagaimana MK menerbitkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi karpet merah bagi Gibran untuk menjadi Cawapres. Memang Anwar Usman yang menerbitkan putusan itu dan merupakan iparnya Gibran, tidak menjadi hakim dalam perkara sengketa Pilpres, tapi saya tetap tak yakin hakim-hakim MK itu bisa melepaskan diri dari intervensi," tegas Rizal.
Ia pun meminta Anies bertindak sekarang, jangan tunggu putusan MK yang bisa jadi akan menolak gugatannya dan gugatan 03.
"Bertindak sekarang akan lebih baik. Justru kalau Anies bergerak sekarang, sehingga massa aksi mencapai ratusan ribu orang atau bahkan jutaan orang, itu bisa jadi pressure atau bahkan tambahan semangat bagi hakim-hakim MK untuk melawan intervensi penguasa. Kalau massa aksi hanya 100, 200 orang seperti ini saya tak yakin ada efeknya bagi hakim MK sekalipun," tegasnya.
Seperti diketahui, semangat perubahan memang sedang menjadi fenomena di Indonesia akibat kebijakan Presiden Jokowi yang memimpin sejak 2014, membuat negara ini justru makin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Bahkan, hubungan pemerintahan Jokowi dengan China yang "terlalu akrab" sehingga muncul proyek IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dipaksakan meskipun dinilai tidak bermanfaat bagi rakyat dan tidak urgen, membuat banyak kalangan khawatir Indonesia lambat lain menjadi koloni China. Itu sebabnya ketika Anies kampanye Pilpres 2024, massa berduyun-duyun ke kampanyenya, termasuk ketika di JIS, karena ingin perubahan.
Sayang, Pilpres diduga curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) demi kemenangan Prabowo-Gibran, sehingga meski kampanye Prabowo-Gibran umumnya sepi dari massa, hasil quick count, Sirekap KPU dan hitungan berjenjang KPU, Gibran justru meraih 58%, sementara Anies 24% dan Ganjar 16%. Kecurangan inilah yang membuat massa pendukung Anies dan Ganjar turun ke jalan untuk meminta.keadilan. Apalagi karena kecurangan itu dinilai merusak demokrasi yang diperjuangkan dengan menumbangkan Orde Baru pada 1998.
Massa pendukung Anies dan Ganjar itu pernah berunjuk rasa di KPU dan Bawaslu, tapi sia-sia. Mendemo DPR agar menggunakan Hak Angket untuk mengusut kecurangan Pilpres pun sama saja.
Kini, pendukung Anies dan Ganjar rutin berdemo di Patung Kuda, karena niat mereka untuk berdemo di MK tak dapat terwujud, karena setiap mereka aksi, jalan menuju gedung MK diblokir polisi.
Di sisi lain, Anies pun tak pernah mendatangi pendukung yang terus berjuang di jalan, termasuk di ketika hujan seperti aksi pada Rabu (3/4/2024) kemarin.
Anies seperti membiarkan pendukungnya berjuang sendiri, karena lebih mengandalkan jalur formal seperti gugatan di MK. Padahal, belum tentu MK berpihak kepadanya. (rhm)
