Jakarta, Harian Umum - Di tengah gejolak politik nasional yang masih sangat panas pasca gelombang demonstrasi 25 Agustus dan 28 hingga 31 Agustus 2025 yang diwarnaj kerusuhan di Jakarta dan berbagai daerah, muncul istilah baru yang dicetuskan Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, yaitu Politik Mengaduk Bubur dari Pinggiran.
"Politik Mengaduk Bubur dari Pinggiran adalah strategi yang gunakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis pelan-pelan pengaruh kelompok Geng Solo, jaringan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Joko Widodo diduga sebagai oemimpinnya, hingga akhirnya pengaruh itu habis dan tersingkirkan," kata Amir di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).
Menurut dia, aksi besar mahasiswa dan buruh dengan tema Revolusi Rakyat Indonesia yang berujung ricuh, tak hanya menelan korban jiwa, akan tetapi juga membuat aset-aset negara, seperti halte Transjakarta, kantor polisi dan gedung DPRD di sejumlah daerah, dibakar. Dalam pusaran kerusuhan itu, nama Geng Solo mengemuka, karena kelompok ini dicurigai berada di balik mobilisasi massa dan operasi lapangan yang membuat "Indonesia membara".
"Selama ini nama Geng Solo memang tidak pernah diakui secara resmi, akan tetapi istilah Geng Solo telah lama menjadi semacam kode untuk menyebut lingkaran loyalis Jokowi yang mengakar di Jawa Tengah, khususnya Solo," jelas Amir.
Presiden Prabowo, sebut Amir, melihat keberadaan kelompok ini sebagai ancaman laten, karena mereka bukan hanya punya jejaring politik, tetapi juga punya "muscle" di lapangan.
“Kalau dibiarkan, Geng Solo bisa tetap mengganggu stabilitas politik dan bahkan memengaruhi arah kekuasaan ke depan,” imbuhnya.
Meski demikian, Amir melihat terjadi pergeseran besar ketika Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan Laptop berbasis Chromebook. Sebab, saat Joko Widodo alias Jokowi masih berkuasa, berbagai kalangan telah mendesak agar Nadiem dicopot karena kebijakan-kebijakannya dinilai merusak dunia pendidikan di Indonesia, seperti kebijakan menghapus skripsi, tesis dan disertasi untuk meraih gelar S1, S2 dan S3, serta penerapan Kurikulum Merdeka yang dianggap membingungkan para pendidik dan siswa.
Kini, di era Prabowo, status tersangka kasus korupsi Nadiem menjadi bukti bahwa “orang Jokowi” satu per satu mulai kehilangan imunitas politik.
Setelah Nadiem, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipercaya akan segera ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus kuota haji, sementara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi diyakini akan menjadi tersangka kasus pengelolaan judi online.
“Ini bagian dari mengaduk bubur dari pinggiran,” jelas Amir.
Ia mengakui, dengan menggunakan strategi itu, Prabowo tidak frontal dalam menghadapi Jokowi, tidak, menabrak tokoh yang masuk daftar pemimpin terkorup 2024 versi OOCRP itu karena masih punya banyak pendukung dan simpatisan, termasuk di TNI, di kementerian-kementerian, apalagi di Polri.
Maka, alih-alih mengambil posisi head to head, Prabowo bergerak sistematis, membiarkan gejolak di pinggiran, sambil menyingkirkan satu per satu tokoh dan jaringan yang dulu menjadi tulang punggung Jokowi.
"Ia mengikis dari pendukung militannya, bukan langsung ke tokoh-tokoh sentralnya, melalui kasus hukum, dari isu-isu publik, dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya pengaruh Geng Solo melemah," kata Amir.
Ia menjelaskan, istilah "Mengaduk Bubur dari Pinggiran" bukan sekadar metafora, karena bubur adalah makanan yang jika diaduk dari tengah, bisa langsung rusak teksturnya. Namun, jika diaduk perlahan dari pinggiran, bubur akan tetap hangat, merata, dan akhirnya tercampur sempurna tanpa menimbulkan gejolak.
Amir menyebut, ada beberapa langkah nyata yang masuk dalam pola ini:
1. Labelisasi Aktor Lapangan .
Dengan mengemukanya istilah “Geng Solo”, publik diarahkan untuk melihat kerusuhan pada tanggal 28-31 Agustus 2025 bukan sebagai gerakan rakyat semata, melainkan sebagai ulah kelompok tertentu yang bisa dipersalahkan.
2. Penindakan Hukum Selektif.
Kasus Nadiem hanyalah awal. Amir memprediksi tokoh-tokoh lain yang terkait lingkaran Jokowi juga akan terjerat kasus hukum.
“Ini bukan kebetulan, melainkan desain,” katanya.
3. Narasi Stabilitas Negara.
Setiap langkah keras dibungkus dengan alasan menjaga keamanan nasional dan menegakkan hukum. Publik didorong percaya bahwa Prabowo bertindak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar politik kekuasaan.
4. Menguras Energi Lawan
Dengan membiarkan kerusuhan jalanan, kelompok seperti Geng Solo justru menghabiskan tenaga, dana, dan simpati publik, sehingga makin lemah ketika berhadapan dengan negara.
Namun, Amir juga mengingatkan bahwa strategi ini bukan tanpa risiko. Mengikis pengaruh lawan politik dengan memanfaatkan kerusuhan dan kasus hukum bisa menimbulkan blowback.
“Kalau publik merasa hukum dipakai sebagai alat politik, bisa muncul resistensi lebih besar. Bahkan simpati bisa kembali ke pihak yang ditekan,” jelas pengamat multi background ini, termasuk militer dan intelijen..
Selain itu, konflik berlapis antara pusat kekuasaan dan jaringan lama seperti Geng Solo, bisa memperparah polarisasi.
“Kalau ini tidak diatur dengan cermat, Prabowo bisa dianggap sedang menjalankan politik balas dendam,” tambahnya.
Dalam jangka pendek, dengan melemahkan Geng Solo, tentu Prabowo dan lingkaran kekuasaannya bisa lebih bebas menata ulang konstelasi politik tanpa harus khawatir ada jaringan lama Jokowi yang masih mendominasi.
Namun, dalam jangka panjang kemenangan ini bisa menjadi bumerang, karena jika strategi ini dianggap manipulatif, maka kepercayaan publik kepada pemerintah bisa terkikis.
“Inilah tantangan besar Prabowo: bagaimana menjaga legitimasi, sekaligus menjalankan strategi politik yang keras,” pungkas Amir. (rhm)
