Jakarta, Harian Umum - Dukungan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melepas saham bir di PT Delta semakin mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini disuarakan Ikatan Notaris Muslim Indonesia (INMI) saat audiensi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Acara audiensi puluhan notaris INMI tersebut diterima Wakil Ketua DPRD M Taufik di ruang rapat Gedung DPRD DKI.
Heri sosiawan koordinator INMI, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan Anies melepas saham bir PT Delta. Alasannya salah satunya dari tinjauan syariah.
"Kami konsen pada hal amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran tegas dilarang masalah khamar. "Dalam Quran ada 10 hal yang dilaknat terkait Khamar. Diantaranya peracik, penjual, pembeli, yang makan hasil, peminum dan seterusnya," kata Heri.
Heri menuturkan dari segi kesehatan, khamar juga berdampak negatif. "Karena itu kita minta DPRD DKI menyetujui penjualan saham bir PT Delta karena tidam membawa manfaat dan banyak membawa kemudharatan," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengapresiasi dukungan Ikatan Notaris Muslim. "Saya berterima kasih atas suportnya. Kedatangan bapak ibu sekalian memberi semangat dan keyakinan agar pelepasan saham bir segera terealisasi. Dan itu sejalan dengan Fraksi Gerindra yang memang sejak awal sudah mendukung langkah Gubernur DKI menjual saham bir PT Delta," ujarnya.
Menurut Taufik ada sejumlah alasan yang menyebabkan pihaknya menyetujui kebijakan soal pelepasan saham bir selain masalah haram atau halal Diantaranya, saham Pemprov DKI di PT Delta tidak ada kaitannya dengan pembangunan.
"Positioning pemrintah ngga tepat, punya saham harusnya pada perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan. Sementara PT Delta kan tidak ada proses pembangunan apa-apa. Ini kan bisa jadi paradok secara psikologis, misal melarang penyebaran minum alkohol, tapi punya saham di pabrik bir," terang Taufik.
Selain itu dari segi bisnis Taufik menyebutkan, apabila saham tersebut dijual sekarang nilainya mencapai 1,2 trilyun. Jika tidak dijual, untuk mencapai nilai tersebut maka akan butuh waktu 24 tahun lagi. "Sebab dalam setahun, Pemprov DKI mendapatkan 50 milyar hasil deviden saham bir. Jadi nilai saham sebesar 1,2 trilyun dibagi keuntungan per tahun 50 milyar, hasilnya 24 tahun," imbuhnya.
Terkait penolakan sejumlah Fraksi, Taufik menegaskan hal tersebut berbau politis. Sebab saat ini sedang memasuki masa politik, fraksi-fraksi yang menolak penjualan saham bir merupakan pihak dari kubu yang berseberangan dengan Gerindra. "Karena sedang tahun politik, makanya yang penting mereka menolak saja kebijakan itu," ujar Taufik.
"Sejumlah Fraksi yang berlandaskan Islam yang sebelumnya ikut menolak memang sekarang mulai goyah, tapi itu pun masih belum cukup," tuturnya.
Karena itu Taufik meminta Ikatan Notaris Muslim mendukung Capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Agar kebijakan penjualan saham bir dan kebijakan Anies lainnya yang merupakan program baik untuk masyarakat bisa terealisasi.
"Kalau sekarang kan saya sulit lobi sana sini juga kursi kita engga mencukupi untuk menggelar paripurna persetujuan DPRD DKI soal pelepasan saham bir. Kursi Gerindra dan Fraksi lain yang berkoalisi masih tidak mencukupi untuk mendorong suatu kebijakan," urainya.
"Karena itu tanggal 17 April nanti mari sama-sama kita menangkan Capres Prabowo-Sandi. Setelah itu baru kita bisa bicara banyak di DPRD DKI. Kebijakan-kebijakan yang sebetulnya baik seperti pelepasan saham bir, DP 0 Rupiah bisa bisa direalisasikan tanpa hambatan," urainya.
"Bila perlu Ikatan Notaris Muslim menyebutkan nama fraksi-fraksi yang menolak kebijakan Anies ini agar masyarakat tahu," tandas Taufik.
Seperti diketahui kebijakan Gubernur DKI Jakarta menjual saham bir ditolak sejumlah Fraksi DPRD DKI. Alasannya, nilai penjualan saham bir tidak terlalu besar hanya 1,2 trilyun. Zat)