Jakarta, Harian Umum - Menjelang perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/8/2024), publik digegerkan oleh dugaan adanya Islamophobia pada penanganan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan diturunkan pada perayaan HUT RI tersebut.

Pasalnya, 18 Paskibraka putri yang diketahui berhijab, termasuk di antaranya dari Aceh, terlihat tidak lagi mengenakan hijab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).

Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka, memberikan klarifikasi.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurut dia, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang paskibraka puteri mengenakan jilbab.

Dia juga berharap, BPIP mengklarifikasi soal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

'Kami, pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang," tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta pada saat Upacara Hari Kemerdekaan nanti semua Paskibraka yang memang mengenakan jilbab, tidak lagi diminta melepaskan jilbabnya.

"Yang biasa mengenakan hijab harus mengenakan hijab, tidak boleh lagi dihalang-halangi," tegasnya lagi.

Wakil Sekjen PPI Irwan Indra menjelaskan, kejadian ini baru pertama kali terjadi, dan BPIP menjadi penanggung jawab Paskibraka Nasional sejak tahun 2022. Sebelumnya, penanggung jawab Paskibraka adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Irwan selaku orang yang pernah menjadi pembina Paskibraka Nasional mengaku kaget dengan adanya larangan mengenakan jilbab terhadap calon paskibraka puteri tahun ini.

"2022 pindah ke BPIP juga masih belum ada hal yang seperti ini. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan," kata Irwan.

Ia menegaskan, ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab.

"Makanya, teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap," sambungnya. (man)