Jakarta, Harian Umum - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terima kehormatan jadi tuan-rumah pertama Komunitas Tematik Badan Koordinir Kehumasan (Bakohumas) di tahun 2024 ini. Berada di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat DJP (Rabu, 21/02), topik yang digotong ini kali ialah Pelaporan SPT dan Pemadanan NIK-NPWP. SPT adalah surat pernyataan, sarana laporan perpajakan. Dalam pada itu, NIK ialah Nomor Induk Kependudukan dan NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak.
Sebagai fasilitas koordinir, integratif, dan kolaborasi semua individu kehumasan Kementerian/Instansi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Pemerintah Daerah, Bakohumas adalah tempat yang kompak saat menggemakan informasi yang dapat dipercaya dari lembaga pemerintahan. Karena itu, Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Public, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai Ketua Bakohumas, ajak semua individu kehumasan memberikan dukungan amplifikasi ajakan laporan SPT dan pemadanan NIK-NPWP itu. "Silahkan ambil peranan lewat komunikasi public ke setiap penopang kebutuhan," tegasnya dalam sambutan untuk buka komunitas itu.
Pemadanan NIK-NPWP diawali pada 14 Juli 2022 dengan bertahap, sebagai prakarsa dari instruksi Ketentuan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. "Integratif NIK-NPWP perlu kita bantu penuh karena jadi langkah pertama saat membuat singgel identity number," ikat Usman. Pemadanan NIK-NPWP ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Individu, dan cara untuk menekan shadow economy, hingga kekuatan akseptasi pajak makin tergali.
Usman mengaku jika aktivitas Bakohumas ini kali adalah yang paling meriah. "Mudah-mudahan di depan bisa diikuti oleh humas pemerintahan lainnya," katanya.
Staff Pakar Menteri Keuangan Sektor Pemantauan Pajak Nufransa Wira Sakti mengutamakan jika sepanjang 2023, DJP mencatatkan catatan penting, dengan peran membuat kesetimbangan primer, lewat perolehan sasaran akseptasi pajak. Berdasar data sementara (unaudited), penerimaan pajak tahun kemarin capai Rp1.869,2 triliun atau 102,8% dari target penerimaan menurut Ketentuan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 mengenai Perincian Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara Tahun Bujet 2023.
Akhirnya, Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) 2023 jadi surplus, hingga memenuhi untuk bayar angsuran hutang negara. "Surplus capai Rp92,2 triliun, pertamanya kali semenjak 2012," tutur Nufransa.
Serangkaian Aktivitas
Komunitas tematik ini kali diisi gelar wicara yang mendatangkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, Penyuluh Pakar Madya Dian Anggraeni dan Bijak Yunianto sebagai pemateri. Talkshow itu dibantu oleh penyiar berita Risty Rustarto.
Dwi Astuti menerangkan jika batasan waktu pemadanan NIK-NPWP jadi tengah tahun 2024 karena memerlukan waktu untuk pembiasaan dan penyesuaian pada Mekanisme Pokok Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS atau Coretax).
Dwi Astuti menerangkan makna khusus pajak saat menyokong bujet negara. Dalam bentuk APBN 2024, peran penerimaan perpajakan (pajak, bea, dan cukai) capai Rp2.307,9 triliun atau 82,99% dari penghasilan negara. "Nyaris Rp2.000 triliun dari akseptasi pajak," bebernya. Pajak berguna untuk memodali pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.
Dwi Astuti mengucapkan terima kasih ke semua wajib pajak, karena kontributor #KawanPajak, dalam 3 tahun beruntun paling akhir ini, target penerimaan pajak selalu terlampaui.
Disamping itu, di selasar samping Aula CBB ada layanan pojok pajak yang diadakan lembaga unit vertikal DJP, baik Kantor Wilayah DJP, atau Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Propinsi Wilayah Khusus Ibu-kota Jakarta. Layanan ini mencakup diskusi perpajakan, laporan SPT, dan pemadanan NIK-NPWP.
"Silahkan manfaatkan layanan pojok pajak, termasuk lupa EFIN," ungkapkan Kepala Agen Komunikasi dan Service Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, dalam sambutannya. Deni mengingati jatuh termin laporan SPT Tahunan, yaitu 31 Maret untuk wajib pajak orang individu dan 30 April untuk wajib pajak tubuh.
Pelaku usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan DJP ikut meramaikan acara ini. Yang jadi lebih spesial, beberapa aktor UMKM itu adalah anggota Komune Rekan Tuli yang diperbedayakan dalam program business development servis (BDS). Dengan menyangga aktor UMKM, "kita ikut memberikan dukungan pergerakan senang bikinan Indonesia," tegas Deni.
