Jakarta, Harian Umum – Kerusuhan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, belum lama ini yang dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) hingga 250 persen, dikhawatirkan merembet ke daerah-daerah lain.
Pasalnya, sejauh ini telah ada 15 daerah, termasuk Pati, yang menaikkan PBB-P2 dengan angka yang fantastis, bahkan ada yang jauh lebih tinggi dari Pati.
Seperti dikutip dari Kompas.com, Semarang misalnya, menaikkan PBB-P2 hingga 400 persen, sementara Cirebon 1.000 persen, Jombang 1.202 persen, dan Bone 300 persen.
Terkait hal itu, pada 13 Agustus 2025 lalu Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar kasus kerusuhan di Kabupaten Pati tidak terulang di daerah lain.
"Dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memitigasi hal yang serupa," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari kompas com, Sabtu (16/8/2025).
Menurut Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, peringatan Dasco itu dinilai bukan sekadar pernyataan politik, tetapi ada indikasi bahwa Dasco telah membaca potensi operasi provokasi yang dapat memicu instabilitas di tingkat lokal dan nasional.
“Dasco sudah membaca pola operasi provokasi. Jika kasus seperti di Pati dibiarkan atau terulang di daerah lain, bukan hanya ketertiban daerah yang terganggu, tapi juga bisa mengguncang stabilitas nasional, dan ini akan berdampak ke ekonomi,” kata Amir di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Menurut dia, dalam konteks keamanan politik, “operasi provokasi” sering dimulai dari isu -isu lokal yang sensitif, seperti kebijakan pemerintah daerah, penolakan terhadap proyek tertentu, atau konflik kepentingan elit setempat. Isu ini kemudian diperbesar oleh aktor tertentu, baik internal maupun eksternal, hingga memicu reaksi emosional rakyat.
Kasus Kabupaten Pati, kaya Amir, menjadi contoh nyata di mana kebijakan daerah memicu ketegangan di masyarakat yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi.
“Di era digital, provokasi bisa menyebar sangat cepat. Satu video, satu narasi di media sosial, bisa memantik kemarahan massal. Kalau kepala daerah tidak peka dan tidak berpihak kepada rakyat, celah ini akan dimanfaatkan lawan politik atau aktor eksternal,” jelasnya.
Amir juga menyoroti pesan tersirat Dasco kepada para kepala daerah, khususnya yang berasal dari Partai Gerindra, untuk menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan tidak membebani mereka dengan kebijakan yang memberatkan.
Menurutnya, sebagai partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto, setiap kepala daerah Gerindra harus menjadi perpanjangan visi pemerintah pusat dalam menyejahterakan rakyat.
“Dasco ingin memastikan semua kepala daerah satu garis dengan Presiden Prabowo. Tidak ada kebijakan yang menambah beban rakyat, apalagi memicu gejolak,” kata Amir.
Ia mengungatkan bahwa gejolak sosial di daerah tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, instabilitas lokal dapat memicu krisis nasional, terutama jika terjadi di beberapa daerah secara bersamaan.
“Rakyat di daerah yang gelisah atau marah akan mempengaruhi suasana politik nasional. Investor juga bisa menahan investasi, pasar menjadi tidak stabil. Efek domino ini yang diantisipasi Dasco,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Mendagri Tito Karnavian agar sebagai pembina pemerintahan daerah, dia harus memperkuat koordinasi dan pengawasan, dan memastikan setiap kepala daerah responsif terhadap aspirasi rakyat, serta peka terhadap potensi gesekan sosial.
Amir membaca ada tiga poin kunci peringatan Dasco terhadap Tito:
1. Deteksi Dini Konflik
Peringatan Dasco menunjukkan adanya kesadaran politik dan intelijen untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak awal, sebelum membesar.
2. Kesatuan Garis Kebijakan
Kepala daerah, terutama dari Gerindra, harus menjaga sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi friksi politik.
3. Stabilitas Nasional sebagai Prioritas
Gejolak lokal dapat menjadi pintu masuk bagi aktor-aktor yang ingin mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. (rhm)