Jakarta, Harian Umum - Sejumlah elemen masyarakat, Rabu (26/2/2025), menggelar Konvoi Untuk Kedaulatan Indonesia dengan rute kantor Kementerian ATR/BPN, Mabes Polri, KPK dan kantor Wapres.
Titik awal konvoi ini adalah Taman Mataram, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Elemen yang terlibat aksi ini antara lain Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Forum AKSI), UI Watch, dan Pejabat (Pengacara dan Jawara Bela Umat).
Aksi ini juga diikuti perwakilan dari Banten yang tergabung dalam Front Kebangkitan Petani dan Nelayan.
Konvoi ini melibatkan satu mobil komando dan ratusan orang dengan membawa belasan mobil dan puluhan sepeda motor.
"Ini adalah show force dari kami, rakyat yang harus menghadapi pemerintahan zalim," kata Presidium ARM Menuk Wulandari.
Ia mencontohkan kasus PIK-2 yang membuat banyak sekali masyarakat di pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, yang mengalami intimidasi karena tak mau menjual tanahnya dengan harga murah kepada pengembang proyek tersebut yang nota Bene merupakan proyek milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan yang selama ini disebut-sebut sebagai bagian dari oligarki.
"Jadi, tuntutan kita dengan aksi ini adalah batalkan PIK-2, tangkap Aguan dan juga Jokowi yang memberikan status PSN untuk proyek Tropical Costland PIK-2, karena gara-gara pemberian status PSN itu PIK-2 makin sewenang-wenang terhadap rakyat!" tegas Menuk.
Saat konvoi berhenti di Kementerian ATR/BPN, mereka berhenti dan berorasi terkait permasalahan PIK-2, begitupun ketika berhenti di Mabes Polri, KPK dan kantor Wapres.
Ketika di KPK, selain berorasi, massa juga ingin masuk ke teras untuk melakukan aksi teatrikal di mana salah satu peserta aksi telah memakai topeng berwajah Jokowi, akan tetapi jalan ke teras KPK diblokade polisi dan tak dapat ditembus.
Massa marah dan meminta agar polisi jangan menghalangi mereka dan jangan pula melindungi orang seperti Jokowi yang oleh OCCRP bahkan dinobatkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia.
Namun, meski massa memprovokasi dengan menyanyikan lagu "Bayar, Bayar, Bayar" yang dipopulerkan Band Sukatani, polisi tidak terpancing.
"Harapan saya suara rakyat didengarkan (oleh pemerintah), tuntutan rakyat juga didengarkan (oleh pemerintah). Jika semua ini diabaikan, bisa saja akan muncuk arus besar di negara ini, sehingga terjadi huru hara," kata Herry dari Front Kebangkitan Petani dan Nelayan. (rhm)
