Jakarta, Harian Umum - Sebuah buku yang menarik dan inspiratif dengan judul "Arus Baru Pancasilaisme" dilaunching di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Buku yang diterbitkan Pustaka Indonesia itu ditulis oleh sekitar 25 penulis, dan dieditori oleh seorang akademisi yang juga peneliti, penulis sekaligus aktivis, yakni Prof Yudhie Haryono .
Di antara ke-25 penulis tersebut adalah Setyo Hadi Dewantoro, Hatta Taliwang, Bambang Darmono, Joe Marbun, dan Danil Akbar.
"Buku ini berusaha menjawab semua problema ber-Pancasila dan bernegara di negara kita," kata Prof Yudhie saat membedah buku setebal lebih dari 340 halaman itu.
Ia menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang dapat dijawab dalam buku ini terkait defisit narasi Pancasila yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, terhitung sejak UUD 1945 diamandemen hingga empat kali dan melahirkan UUD 2002.
Seperti diketahui, UUD 2002 dinilai banyak pengamat, termasuk oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, menghilangkan Pancasila sebagai identitas konstitusi.
Hal penting pertama yang dapat dijawab buku Arus Baru Pancasilaisme terkait defisit narasi Pancasila adalah aspek produktivitas.
Berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Studi Pancasila terkait narasi Pancasila, dari aspek produktivitas, buku-buku tentang narasi Pancasila merupakan buku ke-39 yang terlaris di toko buku, jauh di bawah narasi-natasi tentang komunisme dan kapitalisme
Jika ditinjau dari aspek ideologis, buku-buku tentang narasi kapitalisme menduduki peringkat teratas, disusul buku-buku tentang komunisme dan baru buku-buku tentang Pancasila, karena jika buku tentang ideologi kapitalisme laku sebanyak 10 eksemplar, buku tentang komunisme laku 5 eksemplar dan buku tentang Pancasila hanya laris 1 eksemplar.
Berdasarkan pembelian di 10 toko buku terbesar di Indonesia, pembelian buku tentang narasi Pancasila juga tidak sebanyak buku tentang komunisme, liberalisme dan kapitalisme.
"Selama lima tahun terakhir, buku-buku yang mengandung teks Pancasila hanya 17.000 buku, jauh dibanding buku narasi komunisme, dan bahkan 100 kali lebih sedikit dibanding buku dengan narasi kapitalisme dan liberalisme," imbuh Prof Yudhie.
Ia menjelaskan, "kalahnya" buku-buku dengan narasi Pancasila dengan narasi-narasi komunisme, kapitalisme dan liberalisme menegaskan posisi dari amandemen UUD 1945 yang melahirkan UUD 2002. Padahal, Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia karena disusun oleh para the founding fathers berdasarkan akar budaya yang ada di Indonesia.
Karena itu, Prof Yudhie berharap pemerintahan baru dari hasil Pemilu 2024 dapat menguatkan peran dan fungsi BPIP (Badan Pengelola Ideologi Pancasila) demi mengatasi defisit narasi Pancasila yang saat ini terjadi.
Hal senada dikatakan Mayjen TNI Rido Hermawan dari Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional). Ia bahkan mengatakan, akibat diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, masyarakat terpolarisasi antara yang benar dan salah.
Sebab, kata dia, Pancasila mengajarkan musyawarah dan mufakat, bukan one man one vote (pemilihan langsung).
"Karena itu hasil amandemen UUD 1945 harus direvisi," katanya.
Sementara Prof Laode Kamaluddin yang juga menjadi salah satu pemateri mengatakan, tidak diimplementasikannya lagi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, membuat negara ini tidak maju-maju. (rhm)
