Jakarta, Harian Umum - Telah berhari-hari demo menolak UU TNI berlangsung, akan tetapi sepertinya masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan reda sebelum.DPR mencabut UU yang baru disahkan pada 20 Maret 2025 itu, dan dinilai akan kembali membawa Indonesia ke alam Orde Baru dengan dwifungsi militernya, plus sistem pemerintahan otoriter.
Bahkan pada Kamis (27/3/2025), pendemo menggelar aksi hingga malam di DPR, dengan membakar ban dan disemprot water cannon oleh polisi dari dalam pagar DPR.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menduga demonstrasi yang terjadi di berbagai kota ini, seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Makassar, Mataram, Palangkaraya, Semarang dan Lumajang, diduga memiliki skenario politik yang lebih luas, karena ada Parpol dalam Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) yang diduga sedang memainkan agenda tersembunyi untuk menyingkirkan Presiden Prabowo Subianto dan menaikkan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden pengganti Prabowo secara konstitusional.
"Skenario ini mirip dengan yang terjadi pada Presiden Soeharto pada tahun 1998. Meskipun saat itu Soeharto memiliki dukungan kuat dari parlemen dan militer, ia tetap jatuh akibat gelombang demonstrasi yang sistematis. Kini, Prabowo menghadapi situasi serupa di mana gelombang protes terhadap UU TNI semakin meluas dan sentimen negatif terhadapnya semakin meningkat," kata Amir, Jumat (28/3/2025).
Ia melihat, kebijakan Prabowo yang masih membiarkan loyalis mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam pemerintahan, agaknya kebijakan yang tidak tepat, karena awalnya kebijakan itu merupakan upaya untuk merangkul semua pihak demi terciptanya stabilitas politik, akan tetapi kebijakan itu justru bagaikan memelihara “anak macan” yang berpotensi menerkam Prabowo.
"Karena para loyalis ini masih memiliki afiliasi yang kuat dengan Jokowi dan bisa saja berperan dalam skenario dalam skenario menggoyang pemerintahan Prabowo dari dalam," kata Amir.
Ia mencermati bukan hanya demonstrasi yang dilakukannl secara masif, akan tetapi tuntutan demonstran pun kian keras karena tak lagi hanya menyuarakan penolakan terhadap UU TNI, akan tetapi juga menyuarakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo.
Ia meyakini, demonstrasi ini bukan sekadar aksi spontan dari kelompok sipil atau mahasiswa, tetapi bagian dari skenario besar yang dirancang oleh aktor politik tertentu.
“Prabowo sudah menjadi musuh bagi demonstran. Ini bukan hanya soal UU TNI, tetapi ada desain besar untuk menciptakan ketidakstabilan. Dengan adanya tekanan massa yang masif, harapannya adalah Prabowo dipaksa turun, dan saat itu secara konstitusi Gibran yang naik menggantikannya,” imbuh Amir.
Dalam analisisnya, Pengamat senior ini menilai kemungkinan ada Parpol dalam KIM Plus yang merasa lebih nyaman dengan Gibran sebagai presiden ketimbang Prabowo, karena selain pengaruh Jokowi masih kuat, juga karena mereka melihat bahwa Gibran adalah figur yang lebih mudah dikendalikan untuk kepentingannya..
"Oleh sebab itu, skenario menyingkirkan Prabowo lewat demonstrasi dan tekanan politik bisa menjadi opsi yang mereka dorong," tegasnya.
Amir menyebut, dalam menghadapi situasi seperti ini, kebijakan yang diambil Prabowo akan menentukan kelangsungan pemerintahannya.
"Jika ia tetap membiarkan para loyalis Jokowi dalam struktur pemerintahan dan partai-partai KIM Plus terus bermain di bawah meja, maka ancaman ini bisa semakin nyata. Di sisi lain, Prabowo juga harus mencari cara meredam demonstrasi yang semakin meluas agar tidak menjadi bola liar yang mengancam stabilitas nasional," imbuhnya..
Amir menyarankan agar Prabowo segera melakukan konsolidasi internal, memastikan loyalitas penuh dari jajaran pemerintahan dan militer, serta mengambil langkah strategis untuk meredakan situasi politik yang sedang memanas. Jika tidak, ia bisa menghadapi skenario yang sama seperti Soeharto pada 1998.
“Prabowo harus tegas. Jika tidak, ia bisa menjadi korban permainan politik ini dan akhirnya turun sebelum waktunya,” pungkas Amir. (rhm)
