Jakarta, Harian Umum- Data-data yang dipaparkan Capres petahana Joko Widodo alias Jokowi pada Debat Capres II, Minggu (17/2/2019) malam, ditengarai banyak yang tidak valid.
Pasalnya, warganet mencatat, ada beberapa data yang dipaparkan dinilai tidak sesuai fakta.
"Ini akibat ngak bawa contekan. Jokowi asal nyablak. Bohong itu sudah biasa," cela akun @herditiya1.
Warganet ini, juga warganet yang lain, menyoroti klaim Jokowi bahwa dalam tiga tahun dari lima tahun pemerintahannya, tidak ada kebakaran hutan di Indonesia, pemerintahannya telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp187 triliun dan dana itu telah dibangun 191 kilometer jalan desa dan 58 ribu unit saluran irigasi, serta tidak ada korban dalam konflik agraria dan dalam pembangunan infrastruktur.
Data yang dihimpun menyebutkan, pada 2016 kebakaran hutan menghanguskan lahan seluas 14.604,84 hektare; pada 2017 terjadi kebakaran hutan seluas 11.127,49 hektare; dan pada 2018 kebakaran hutan terjadi di lahan seluas 4.666,39 hektare.
Soal dana desa, data menyebutkan, pada 2015 pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp20,7 triliun, pada 2016 sebesar Rp47 triliun, pada 2017 sebesar Rp60 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp60 triliun atau total Rp187,7 triliun, namun jalan desa yang telah dibangun hanya 158.691 kilometer, sementara irigasi yang telah dibangun hanya 39.351 unit.
Soal tak adanya konflik dalam pembangunan infrastruktur dibantah oleh Greenpeace Indonesia.
"Sebagian besar kriminalisasi aktivis lingkungan yang terjadi sepanjang 2015-2018 terkait pembangunan infrastruktur. Puncak kriminalisasi: 2018, total 62 kriminalisasi dari 15 kasus," kata organisasi lingkungan itu melalui akun Twitter-nya, @greenpeaceID.
Sementara KontraS melalui akun Twitternya, @KontraS, melansir bahwa dari pantauan pihaknya, saat ini ada 207 kasus agraria, 1.665.457 hektare lahan dikorbankan, 455 petani dikriminalisasi, 229 petani mengalami kekerasan dan 18 orang tewas.
"(((TIDAK ADA KONFLIK SOSIAL YHAAA)))," sindur akun itu.
Greenpeace pun tajam menyindir jokowi: "Tidak ada konflik sosial? Hmmm .... Faktanya konflik agraria masih menjadi persoalan dalam beberapa tahun ini," katanya.
Konflik pada pembangunan infrastruktur juga terjadi di beberapa RW di Kelurahan Tanah Baru, Beji, Kota Depok, yang terkena pembebasan lahan Jalan Tol Cinere – Jagorawi (Ciijago), karena warga di situ menolak mentah-mentah harga ganti rugi yang diajukan tim apresial dari Pemkot Depok.
Penolakan warga itu disampaikan saat melakukan musyawarah berkaitan kelanjutan proyek pekerjaan jalan tol Cijago yang sudah terkatung-katung sejak beberapa tahun. Mereka menilai banyak kejanggalan dalam penentuan harga ganti rugi lahan yang terkena dari tim apresial sebelumnya.
“Kami jelas menolak bila ganti rugi lahan hanya ditetapkan sebesar Rp 3,8 juta/meter. Sebab, sebelumnya pernah disampaikan beberapa tahun lalu mencapai Rp 5 juta/meter hingga Rp 10 juta/meter, belum termasuk bangunan dan tanaman,” kata Ratno, warga Kel. Tanah Baru, Beji, Sabtu (2/6/2018).
Menurut dia, ganti rugi sebesar Rp3,8 juta/meter jelas warga yang terkena pembebasan lahan bakal tidak setuju karena terlalu rendah dan yang mengherankan kok harga ganti rugi yang disampaikan dalam musyawarah sekarang jauh dari harga yang ditawarkan setahun lalu.
“Lahan saya sudah diukur dan dihitung hanya memiliki luas sekitar 57 meter dan harganya pun sudah ditetapkan dua tahun lalu tapi sekarang malah harga yang ditetapkan tim apresial baru malah jauh turun dari harga sebelumnya,” kata bapak dua anak ini yang merasa heran dengan adanya kejanggalan penentuan harga ganti rugi lahan untuk Tol Cijago di Kota Depok.
Dalam debat yang berlangsung hingga hampir dua jam tersebut, Jokowi mengatakan kalau dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya tidak ada ganti rugi, karena yang ada ganti untung. (rhm)
