Jakarta, Harian Umum - Gubernur Jakarta Anies Baswedan meminta warganya agar jangan su'udzon (berburuk sangka) terhadap para pejabat yang diangkat di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
"Jangan su'udzon. PNS itu loyalitasnya kepada atasan," katanya usai shalat Jumat di Masjid Fatahillah, masjid di lingkungan Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).
Namun demikian mantan Mendikbud ini mengatakan, Pemprov akan membuat tim untuk melakukan rotasi pejabat, dan ini juga membutuhkan proses.
Ia memastikan kalau rotasi yang akan dilakulan bukan berpatokan pada like and dislike, namun pada kinerja dan target yang dicapai.
Seperti diketahui, sejumlah kalangan meminta agar Anies segera "cuci gudang" karena dikhawatirkan pejabat-pejabat yang diangkat di era Ahok-Djarot dapat mengganggu jalannya pemerintahan Anies dan menghambat terealisasinya 23 janji yang diucapkan saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. Apalagi karena menurut mereka, indikasi penggembosan oleh para pejabat itu sudah mulai terlihat.
"Kalau cuci gudang nggak segera dilakukan, kinerja pemerintahan Anies-Sandi bisa lebih parah dari Ahok-Djarot, karena para pejabat itu bisa saja melakukan pembangkangan dan tidak maksimal dalam melaksanakan program-program Anies-Sandi," ujar Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Rico Sinaga kepada harianumum.com via telepon, Sabtu (21/10/2017).
Rico menambahkan, para pejabat yang ia maksud adalah pejabat-pejabat yang begitu mudah naik jabatan di era pemerintahan setelah Fauzi Bowo atau era Jakarta dipimpin Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur Djarot Saiful Hidayat dalam rentang masa jabatan periode 2012-2017.
Jumlah pejabat ini luar biasa banyak dan tersebar di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD karena selama menjabat sebagai gubernur, Ahok berkali-kali melakukan reposisi terhadap ratusan, bahkan ribuan pejabat. Sementra Djarot mereposisi 90 jabatan hanya dalam empat bulan menjabat sebagai gubernur.
Rico menegaskan, loyalitas orang-orang itu kepada Jokowi, Ahok dan Djarot, sudah terlihat sejak KPU DKI mengumumkan calon-calon peserta Pilkada DKI 2017 yang terdiri dari pasangan Ahok-Djarot, Agus-Sylvi dan Anies-Sandi, dan semakin nyata saat kampanye berlangsung, sehingga ada BUMD yang terlibat money politic bersama Ahok-Djarot.
"Ini tentu saja salah, karena seharusnya PNS mengabdi pada sistem dan tugas serta fungsinya, bukan pada pribadi. Apalagi dengan level yang terlalu tinggi," imbuhnya.
Pegiat LSM senior ini mengakui, akibat salah mengabdi tersebut, maka begitu KPU DKI mengumumkan kemenangan Anies-Sandi pada putaran II Pilkada, para pejabat loyalis Jokowi, Ahok dan Djarot itu panik dan ketakutan. Apalagi mereka yang sepanjang kepemimpinan ketiga gubernur itu karirnya sangat gampang menanjak.
"Orang-orang ini kemudian membentuk kelompok karena mungkin mereka berpikir, kalau karir mereka akan dijatuhkan, maka Anies-Sandi juga harus jatuh," imbuh Rico.
Sesuai peraturan perundang-undangan, Anies-Sandi hanya dapat melakukan reposisi setelah enam bulan menjabat sebagai gubernur dan wagub. Terkait hal ini, Rico mengatakan kalau Anies-Sandi dapat melakukan diskresi seperti yang pernah dilakukan Ahok.
"Diskresi itu kan kebijakan yang dibuat karena memang dibutuhkan dan dalam situasi emergency," tegas dia. (rhm)
