Jakarta, Harian Umum - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menilai ada yang tidak tepat dalam keterangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan hakim.dalam.sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Keterangan dimaksud terkait dengan waktu persetujuan rencana perpanjangan BLT El Nino Tunai yang namanya kemudian diganti menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan
"Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi mengatakan, antara lain, bahwa rencana perpanjangan BLT El Nino Tunai yang namanya kemudian diganti dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diputus dalam Rapat Kabinet/ Rapat Terbatas pada 6 November 2023. Pernyataan Sri Mulyani nampaknya tidak tepat," kata Anthony melalui siaran tertulis, Jumat (5/4/2024).
Ekonom ini membeberkan fakta bahwa perpanjangan BLT El Nino Tunai disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet 9 Januari 2024, yaitu setelah UU APBN 2024 diundangkan pada 16/10/2023, dan setelah DIPA 2024 ditetapkan pada 28 November 2023.
Sedangkan usulan Perpanjangan BLT El Nino Tunai tersebut berasal dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo, tanpa melibatkan DPR sama sekali.
Artinya, perpanjangan BLT El Nino Tunai/BLT Mitigasi Risiko Pangan yang disetujui pada 9 Januari 2024 tersebut, tidak ada mata anggarannya di dalam APBN 2024.
'Sehingga penyaluran BLT dimaksud, yang tidak ada mata anggarannya, melanggar Konstitusi, UU Keuangan Negara, dan APBN 2024," tegas Anthony.
Untuk diketahui, pada sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres, Jumat (5/4/2024), Majelis Hakim Konstitusi mencecar empat menteri yang dihadirkan sebagai saksi, terkait penyaluran Bansos menjelang Pemilu yang dalam materi gugatan Paslon 01 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud menjadi mendongkrak elektoral Paslon 02 Prabowo-Gibran. Salah satu menteri yang dihadirkan adalah Sri Mulyani.
Saat menjawab pertanyaan hakim, Sri Mulyani antara lain mengatakan bahwa BLT El Nino Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan, diputus dalam Rapat Kabinet/ Rapat Terbatas pada 6 November 2023.
Sebelumnya, pada 11 Januari 2024, kepada media Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, usulan terkait perpanjangan program BLT El Nino telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Selasa 9 Januari 2024.
'Kemarin sudah diputuskan tinggal kita proses, mungkin namanya yang akan ganti,” kata Susiwijono seperti dikutip dari Okezone..
Mengenai teknis program BLT tersebut, Susiwijono mengatakan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang akan diselenggarakan pekan itu juga (Januari 2024)..
“Teknisnya akan kita bahas, kemarin kan (BLT El Nino) hanya untuk November-Desember. Sekarang dari sisi kebutuhan tadi untuk menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi semuanya. Kita kuartal I dan II butuh untuk itu. Tapi teknisnya seperti apa, kita adakan Rakortek minggu-minggu ini,” katanya.
Dengan diperpanjang BLT El Nino hingga kuartal II-2024, maka bantuan sebesar Rp400.000 itu akan digelontorkan pada Juni 2024. (man)
