Jakarta, Harian Umum- Sistem mutasi, rotasi, promosi dan demosi yang berlangsung di Pemprov DKI Jakarta mulai memperlihatlan efek negatif.
Selain membuat ASN jera mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan Tim Panitia Seleksi (Pansel), para ASN yang berprestasi pun mulai ramai-ramai eksodus ke daerah lain, yakni Jawa Barat.
Data yang diekspos Indonesia for Transparancy and Akuntability (INFRA) menyebutkan, dari 14 pejabat eselon II yang dilantik Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Selasa (5/3/2019), tiga di antaranya merupakan pejabat dari Pemprov DKI.
Mereka di antaranya A Koswara yang dilantik menjadi Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jabar. Sebelumnya, Koswara bertugas di Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI; dan Setiaji ST yang dilantik menjadi Kadis Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar. Sebelumnya, Setiaji menjabat sebagai kepala UPT Jakarta Smart City.
"Ini baru dari hasil seleksi gelombamg pertama Pemprov Jabar. Hingga Agustus 2019 nanti masih ada 2-3 kali seleksi lagi. Kalau lolos, akan ada lagi mantan pejabat eselon II di DKI yang dilantik di Pemprov Jabar," kata Direktur Eksekutif INFRA, Agus Chairuddin, kepada harianumum.com via telepon, Rabu (6/3/2019).
Ia menyebut, dari informasi yang diperoleh, ada lebih dari 20 ASN di DKI yang mendaftar untuk mengikuti seleksi di Bumi Priangan.
Mereka ini, katanya, merupakan ASN-ASN yang dinilai cerdas dan punya potensi, sehingga sempat dimasukkan dalam program untuk disekolahkan lagi dengan biaya dari Pemprov, dan kerap dikirim untuk mengikuti seminar dan diskusi.
"Nama mereka juga masuk dalam bank data, sehingga jika Gubernur membutuhkan ASN untuk jabatan tertentu, tinggal mengambilnya dari bank data itu," imbuhnya.
Namun, lanjut Caleg Partai Perindo ini, meski nama mereka masuk bank data sejak era Gubernur Ahok, hingga era Gubernur Anies Baswedan saat ini, nama.mereka tidak ditoleh. Bahkan meski di antara mereka ada yang ikut seleksi di era Anies, karena dugaan adanya jual beli jabatan pada tahap seleksi di Pansel maupun di Baperjakat, mereka tidak lulus dan karirnya mandeg.
"ini yang membuat mereka eksodus ke Jabar. Padahal, setelah Anies mememangi Pilkada Jakarta 2017, mereka menaruh harapan besar kepada Anies bahwa pola rekrutmen di era Anies tidak seperti di era Ahok yang cenderung lebih pada like and dislike, dan lebih profesional," imbuh Agus.
Aktivis ini meyakini, jika Anies tidak segera membenahi sistem yang digunakan oleh Pansel dan Baperjakat dalam melakukan mutasi, rotasi, promosi dan demosi, di kemudian hari Anies akan menyesalinya.
Seperti diberitakan sebelumnya, diduga terjadi politik uang dalam proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi oleh Tim Pansel dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov DKI Jakarta, sehingga isu yang berhembus menyebutkan, di antara pejabat yang ikut seleksi di Pansel maupun yang diproses di Baperjakat, ada yang menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar.
Meski demikian tidak semua pejabat yang memberi mahar itu mendapatkan jabatan yang diinginkan.
Tak hanya itu, seperti juga diungkap Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, hasil seleksi di Pansel dan Baperjakat juga cenderung dapat diintervensi pihak luar, sehingga hasil seleksi itu tidak berdasarkan pada kompetensi, melainkan pada proyek dan program.
Indikasi hal ini, kata Amir, dapat dikaji dari proses seleksi untuk jabatan kepala Dinas Kesehatan, karena yang kemudian dilantik justru bukan pejabat yang lulus dengan nilai terbaik, melainkan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kepala dinas yang lama, sehingga para pegawai di dinas itu pun ragu bahwa SKPD mereka akan terbebas dari kasus korupsi.
Yang juga fatal dari pola dan sistem seleksi yang seperti itu adalah, seperti diakui sejumlah pejabat, mereka jadi enggan untuk mengikuti seleksi karena meski mereka lulus dengan nilai terbaik, mereka tidak dilantik untuk jabatan yang seleksinya mereka ikuti.
"Jadi, ikut seleksi cuma buang-buang waktu dan bikin kesal," kata pejabat yang namanya enggan disebutkan. (rhm)
