Jakarta, Harian Umum- Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta dikabarkan sedang berkeluh kesah.
Pasalnya, meski 9 Januari 2019 lalu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu memiliki kepala dinas baru, yakni Widyastuti, namun diyakini kalau kehadiran pemimpin baru ini tidak akan membuat dugaan terjadinya korupsi di Dinkes DKI berkurang. Bahkan mungkin semakin parah.
"Persoalannya ada pada proses seleksi yang membuat Widyastuti terpilih," jelas Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Ketua Budgeting Metropilitan Watch (BMW) ini menjelaskan, hal itu ia ketahui berdasarkan hasil penelusurannya sejak Widyastuti dilantik Gubernur Anies Baswedan pada 9 Januari 2019 di Balaikota, Jakarta Pusat.
Saat itu, kata dia, publik sempat dikejutkan karena Panitia Seleksi (Pansel) memilih seorang insinyur sebagai satu dari tiga pejabat yang direkomendasikan kepada Gubernur untuk dipilih sebagai kepala Dinkes. Meski kemudian Widyastuti lah yang dilantik.
"Dari penelusuran itu semuanya terungkap," imbuh Amir.
Berdasarkan informasi yang ia dapat dari sejumlah sumber, termasuk dari lingkungan Dinkes, Amir mengaku mendapatkan data bahwa Pansel tidak sepenuhnya independen dalam melaksanakan tugas yang diembankan Gubernur dalam menyeleksi para pejabat yang mendaftar untuk mengikuti seleksi terbuka, agar dapat menduduki jabatan tertentu yang ditawarkan.
Ketidakindependenan itu terjadi karena adanya oknum-oknum yang bermain, yang dapat mempengaruhi hasil seleksi Pansel.
"Sejauh ini informasi yang saya dapat menyebutkan, oknum itu berjumlah dua orang. Semuanya dari TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan)," katanya.
Aktivis senior ini menyebutkan nama kedua oknum ini, namun ia meminta agar nama-nama itu tidak ditulis dahulu karena belum terverifikasi.
"Khusus untuk seleksi kepala Dinkes yang menjadi fokus penelusuran saya, selain kedua oknum tersebut, ada sebuah BUMN yang kerap mendapat proyek di Dinkes, ikut bermain. BUMN ini menyediakan dana operasional untuk mempengaruhi hasil Pansel," katanya.
Yang mengejutkan dari informasi aktivis yang telah malang melintang di Jakarta sejak 1970-an ini adalah ada yang memberi dia informasi bahwa ketiga calon yang diloloskan Pansel dan direkomendasikan kepada Gubernur, termasuk yang bertitel insinyur, diduga berasal dari jaringan yang sama, yakni jaringan kepala Dinkes yang terdahulu, sehingga siapa pun yang dipilih Gubernur dari tiga nama yang direkomendasikan, pemenangnya tetap sama; BUMN itu dan dua oknum dari TGUPP.
"Itu sebabnya ASN di Dinkes yang memberi saya informasi, mengatakan kalau mereka saat ini sedang galau karena yakin dugaan tindak pidana korupsi di SKPD-nya takkan bisa dikikis. Malah bisa makin parah. Meski saat ini punya pimpinan baru," katanya.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, pada 2016-2017 terjadi dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinkes, dan telah dilaporkan Persatuan Rakyat Jakarta Anti Korupsi (PR JAK) pada 22 Oktober 2018 ke Gubernur Anies Baswedan.
"Ada banyak temuan kami terhadap dugaan praktik korupsi di tubuh Dinkes DKI, seperti pembangunan Puskesmas tahun anggaran 2016 dan 2017, pengadaan obat non formularium nasional (Fornas) pada 2017, dan proses rekuitmen yang sarat KKN," kata Koordinator PR JAK, Jamdani, saat itu
Dugaan korupsi pada pembangunan 17 Puskesmas terjadi karena proyek ini sudah diatur mulai dari tahap paling awal sebuah pembangunan. yakni tahap perencanaan.
Sementara dalam kasus pengadaan obat non Fornas, dugaan korupsi muncul karena pembelian dikonsolidasikan dalam satu kontrak, dan kontrak itu kemudian dijadikan berupa kontrak payung, yang memberikan dasar pelaksanaan anak kontrak berikutnya. Praktik ini berpotensi melanggar Permenkes Nomor 659 Tahun 2017 dan KMK Nomor 68 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pemerintah Menggunakan Obat Generik.
Sementara dalam rekrutmen non PNS, Jamdani mensinyalir proses perekrutan yang pura- pura terbuka, namun penuh tipu daya karena banyaknya titipan orang dalam yang diterima di dalam proses tersebut.
Hingga berita ditayangkan, Sekda DKI Saefullah yang merupakan ketua Pansel, belum dapat dimintai tanggapan karena konfirnasi yang dikirim.via WhatsApp-nya, belum direspon.
Kepala Dinkes Widyastuti juga belum memberikan tanggapan karena saat dihubungi via ponselnya, dia tidak menjawab. Sementara konfirnasi yang dikirim via WhatsApp hanya dibaca.
Amir meminta Gubernur Anies Baswedan meng-clear-kan Pansel dari segala bentuk kepentingan, karena dampak dari intervensi para oknum membuat hasil seleksi tidak maksimal dan membuat banyak pejabat yang kompeten dan berkualitas kapok mengikuti seleksi terbuka.
"Bila perlu Gubernur merasionalisasi Pansel dengan mengganti personel yang telah terintervensi dan juga menggusur oknum dari TGUPP," pungkasnya. (rhm)
