JAKARTA, HARIAN UMUM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jimmi Alexander meminta pihak terkait untuk meninjau ulang CSR (Coorporate Social Responsibility) yang membangun tanggul BKT (banjir kanal timur). Sebab tanggul BKT tersebut kondisinya mulai rusak sehingga membahayakan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

"Informasi dari pengaduan warga, masyarakat yang beraktivitas di lokasi tersebut sangat tinggi terutama di hari Sabtu dan Minggu. Itu dipakai olahraga tapi fasilitasnya sudah mulai rusak. Padahal itu menjadi wewenang daripada Pemprov DKI. Namun setelah dikumpulkan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait di Kanal Banjir Timur itu baru terlihat siapa yang bertanggung jawab," katanya Jimmi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

"Setelah mengadakan rapat bersama pihak terkait seperti dengan Walikota, Dinas Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane maka disimpulkan CRS yang menangani proyek tersebut harus bertanggung jawab atas semua kerusakan itu," katanya.

Politisi Gerindra iNi melanjutkan CSR dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan bangunan yang ada di BKT. Sebab BBWS Ciliwung Cisadane menyatakan tanggung jawab pada bangunan di sekitar lokasi bukan ranah mereka. "Ketika saya tanyakan, fasilitas yang rusak ada di situ kok nggak diperbaiki selama sekian tahun. Dijawab sama mereka (BBWS Ciliwung Cisadane) bahwa ini bukan tanggung jawab kami. Ini adalah tanggung jawab dari pemerintah provinsi DKI dan juga jadi walikota Jakarta timur," ujarnya.

"Sementara Pemprov DKI melalui Walikota Jaktim beralasan yang sama itu bukan ranah mereka. Bangunan-bangunan yang ada di situ ada CSR yang mengurusi. Dan mereka harusnya proaktif ikut mengawasi," tandasnya. (Zat)