Jakarta, Harian Umum-Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, Zita Anjani menganggap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tidak memiliki inovasi pendidikan saat Pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dicetuskan mas Menteri, julukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bukan inovasi saat pandemi.
"Kebijakan PJJ ini menginduk ke pusat yaitu Kebijakan Mas Menteri Pendidikan. DKI kan ikut pusat. Mas Menteri bilang sekolah tidak boleh buka sampai zona hijau. DKI kan epicentrum, tidak ada yang tau kapan hijaunya. Bisa bulan depan, 6 bulan ke depan, atau 1 tahun lagi. Kita berdoa dan berharap yang terbaik saja," ujar Zita, di Jakarta, Jum'at (3/7).
Dia menganggap, nasib pendidikan di Jakarta belum diketahui ujungnya. Kebijakan PJJ, dianggap bukan solusi saat Pandemi. Malah menimbulkan diskriminasi pendidikan bagi anak-anak.
“Pasti mengganggu karena tidak ada inovasi pendidikan. Justru yang terjadi sekarang adalah Diskriminasi. Bagaimana tidak, yg bisa belajar yang mampu saja yang punya kuota dan gadget. Nasib yang tidak mampu ya tidak sekolah. Ini realita. Dan Mas Menteri harus melek terhadap fakta dilapangan. Banyak sekali, anak Indonesia yang tidak bersekolah karena Diskriminasi Akses pendidikan di Era mas menteri," katanya.
Tema #MerdekaBelajar yang digaungkan Menteri Pendidikan, ungkapnya, menjadi salah satu indikasi terjadinya diskriminatif itu. Dia menilai, setiap anak merdeka belajar, yang artinya belajar boleh, engga juga tidak apa-apa.
"Yang mampu syukur bisa online dan miskin merana dan tidak bersekolah. Ini Merdeka Belajar benar-benar #GagalFaham dari Mas Menteri. Pendidikan itu bukan pasar bebas seperti persaingan ekonomi. Pendidikan itu Wajib diselenggarakan oleh Negara kepada seluruh Putra/i bangsa Indonesia. Kalau tidak menyalahi Sila ke 5 pancasila & turut berdosa kita kalau anak putus sekolah," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah harus hadir dalam masalah pendidikan ini. Sesuai Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
"Kalau gojek boleh MerdekaNgojek, kalau pendidikan itu tugas negara menjadi terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu & merata. Mas Menteri dimana?? Anak-anak tidak bisa Merdeka Belajar! Mereka butuh Pemerintah Hadir," tegasnya. (hnk)
