Jakarta, Harian Umum - Dosen STF Driyarkara Jakarta, Yanuar Nugroho, mengingatkan bahwa kecurangan Pilpres 2024 harus terus disuarakan agar tidak jadikan playbook (pedoman) pada Pilpres-Pilpres yang akan datang.
"Kecurangan ini harus selalu disuarakan dan jangan sampai diinstutisionalisasikan, apalagi sampai dinormalisasi," kata Yanuar dalam konferensi pers yang diselenggarakan Jaga Pemilu di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).
Ia khawatir jika kecurangan ini berhenti disuarakan, apalagi sampai dinormalisasi dan diinstitusionalkan, kecurangan itu akan dijadikan playbook atau pedoman sebagai strategi untuk pemenangan pada Pilpres-Pilpres yang akan datang.
"Kalau sampai kecurangan seperti ini dijadikan pedoman, bagaimana kualitas penyelenggaraan Pilpres-nya, dan bagaimana kualitas pemimpin yang dihasilkan?" katanya.
Karena hal ini pula Yanuar mendukung usulan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket atau hak penyelidikan Pilpres 2024 yang curang.
"Sebagai wakil rakyat, DPR harus mengambil peran, minimal untuk menyelamatkan demokrasi dan mencegah kecurangan seperti ini berlanjut di Pilpres-Pilpres selanjutnya," kata dia.
Hal yang sama dikatakan Okky Mandasari dari Omong-omong Media. Dia mengatakan, siapapun yang menjadi pemenang Pilpres 2024, baik Paslon 01, 02 maupun 03, tidak akan dapat menghapus kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.
"Karena itu harus terus kita persoalkan, kita suarakan. Kalau kita berhenti bersuara, maka kecurangan akan dianggap tidak ada, dianggap hal yang normal, dan ini berbahaya karena kecurangan ini bisa jadi role.model atau panduan bagi penguasa yang selanjutnya," kata dia.
Ia menegaskan bahwa kecurangan Pilpres 2024 tidak hanya terjadi saat hari pencoblosan pada 14 Februari, tapi jauh sebelum itu.
"Karena itu harus ada langkah-langkah jangka.pendek dan jangka panjang untuk menangani ini," katanya.
Okky menegaskan bahwa untuk jangka pendek, usulan penggunakan hak angket oleh DPR harus didukung.
'Kalau DPR tidak mengambil usulan ini, kita pertanyakan fungsi DPR apa?" katanya.
Langkah pendek yang lain, kata Okky, adalah mahasiswa turun ke jalan untuk mengingatkan bahwa ada kecurangan pada Pilpres 2024. Aksi mahasiswa itu sah dalam sistem demokrasi.
"Dan kita imbau kepada aparat agar tidak menyikapi aksi mahasiswa dengan kekerasan," imbuhnya.
Untuk jangka panjang, Okky mengusulkan pendidikan politik bagi masyarakat.
Seperti diketahui, isu kecurangan Pilpres 2024 sangat santer, terlebih ketika Sirekap KPU kedapatan memark up perolehan suara untuk 02 Prabowo-Gibran.
Pengacara pemerintah, yakni Yusril Ihza Mahendra, menyarankan agar tuduhan curang itu dibawa ke MK, tetapi pihak 01 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Capres 03 Ganjar Pranowo lebih memilih jalur politik di DPR melalui mekanisme penggunaan hak angket.
Sebab, MK dicurigai tidak independen karena selain adik ipar Presiden Jokowi, yakni Anwar Usman, masih berkerja di situ, juga di MK banyak hakim-hakim pro pemerintahan Presiden Jokowi. (rhm)