JAKARTA, HARIAN UMUM - Warga Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara merasakan betul dampak Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020 lalu.

Oleh sebab itu, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, dituntut segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) secepatnya.

"Ini urusannya soal perut rakyat. Bansos harus diberikan secepatnya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pada wartawan, Rabu (13/5/2020).

Taufik mengungkapkan, pembagian Bansos di wilayah Warakas tidak sesuai data yang ada di Pemda DKI. Akibatnya pembagian Bansos tahap kedua yang menurun menjadi 8 paket dari sebelumnya 9 paket dikembalikan warga.

"Seharusnya, berdasarkan data jumlah bansos yang diberikan untuk warga Warakas adalah 7.023 KK. Itu mengacu pada data yang ada di Pemda DKI," kata Taufik.

Menurut Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin, belum tersalurkannya Bansos dari Kemensos ke wilayah Warakas sudah dilaporkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Kemensos RI.

Namun menurut dia hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari instansi terkait mengapa hanya ada sembilan KK saja yang tercatat sebagai penerima bansos sembako dari Kemensos.

“Jangan kami dong yang dikorbankan. Kami meminta garansi dari pemerintah DKI hak kami pada tahapan pertama," kata Zaenal.

Sementara terkait Bansos dari Pemprov DKI Jakarta, Zaenal mengaku tidak ada permasalahan. "Bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta kita tak ada masalah, kita ada 7.023 KK yang dapat kita pahami sebagai orang miskin. Tapi bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial itu yang kita permasalahkan," pungkasnya. (Zat)