Jakarta, Harian Umum - Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ada Selasa (18/3/2025) yang.membuat otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung melakukan trading halt atau pembekuan sementara perdagangan, menjadi sorotan media internasional. Salah satunya The Straits Times (ST).
Pada Selasa kemarin, IHSG sempat ambles 7 persen, kemerosotan intraday terbesar sejak September 2011, sehingga BEI memberlakukan trading halt selama sesi pagi, sebelum IHSG ditutup pada level 6.223,4 atau 3,8 persen lebih rendah dari hari sebelumnya.
Dalam artikel berjudul "Indonesia’s populist policies lead to weak investor confidence, drag stock market down: Analysts", Rabu (19/3/2025), ST menyebut, para analis melihat kejatuhan IHSG itu dipicu beberapa isu yang memicu sentimen negatif investor dan membuat mereka melakukan aksi jual besar-besaran.
Isu-isu dimaksud adalah program populis Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang membutuhkan pendanaan besar, penurunan pendapatan pajak pada Januari dan Februari 2025, dan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang mengambil alih kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pertanyaan tentang dana kekayaan negara yang dikelola lembaga baru itu.
"Kekhawatiran yang berkembang atas melemahnya ekonomi dan melambatnya konsumsi di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mengguncang kepercayaan investor, yang mengakibatkan aksi jual pasar," kata ST mengutip pernyataan para analis dan ekonom.
Para analis dan ekonom itu mengatakan, ada keraguan mengenai apakah pemerintahan Prabowo dapat mendanai program-program populis yang telah membebani keuangan negara yang sudah terbebani, dan mendorong langkah-langkah penghematan yang meluas. Program dimaksud di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai US$ 1 miliar yang dicanangkan Presiden Prabowo pada Januari 2025 lalu untuk 17,5 juta anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Anggaran sebesar itu hanya untuk pelaksaan program pada tahun 2025 ini saja.
“Pemerintah meluncurkan kebijakan populis yang ambisius, tetapi kami melihat pendanaannya tidak ada,” kata Anthony Budiawan, ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Kekhawatiran tentang prospek pertumbuhan Indonesia meningkat, menyusul arahan terbaru Prabowo untuk mengalokasikan kembali dana untuk proyek-proyek prioritasnya. Padahal, negara ini membukukan defisit anggaran yang jarang terjadi di awal tahun, di tengah menurunnya pendapatan negara.
Penurunan penerimaan pajak Indonesia sebesar 30 persen pada Januari-Februari 2025 membuat para analis dan ekonom khawatir tentang kesehatan fiskal negara ini. Mereka memperingatkan risiko defisit anggaran yang semakin melebar karena Prabowo terus melanjutkan rencana pengeluarannya yang besar.
"Ada risiko yang jelas bahwa belanja pemerintah harus turun, yang pada gilirannya akan menyebabkan kontraksi ekonomi. Kekurangan dalam penerimaan pajak akan memicu banyak hal,” sambung Anthony.
Ia menjelaskan, deflasi yang tercatat pada bulan Februari, menjelang perayaan Lebaran atau Hari Raya Idulfitri yang menandai berakhirnya bulan puasa umat Islam, saat orang biasanya menghabiskan lebih banyak uang, juga bukan pertanda baik.
Belum lagi PHK massal baru-baru ini yang memperkuat kekhawatiran akan perlambatan ekonomi.
Sekitar 60.000 pekerja dari 50 perusahaan kehilangan pekerjaan pada bulan Januari dan Februari, menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam sebuah pernyataan media pada tanggal 15 Maret.
Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menutup operasinya pada bulan Maret dan memberhentikan lebih dari 10.000 karyawan setelah dinyatakan bangkrut.
Ketua KSPI Said Iqbal mengaitkan hilangnya pekerjaan tersebut dengan perusahaan-perusahaan yang berkinerja buruk dalam lingkungan ekonomi yang tidak menentu, dan relokasi pabrik, di antara faktor-faktor lainnya.
Chandra Pasaribu, kepala peneliti di Yuanta Sekuritas, perusahaan pialang saham yang berbasis di Jakarta, kepada ST mengatakan bahwa meskipun pemerintah Indonesia tidak kekurangan inisiatif, akan tetapi ada kekurangpercayaan publik terhadap langkah-langkah implementasi dan tata kelola oleh pemerintah.
Danantara yang diluncurkan pada tanggal 24 Februari 2025 adalah inisiatif terbaru Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonominya yang ambisius, yakni sebesar 8 persen, dalam masa jabatan pertamanya (hingga 2029).
Danantara akan berperan sebagai wahana investasi dan holding company bagi BUMN di Indonesia. Perusahaan ini berharap dapat meningkatkan peran perusahaan-perusahaan tersebut dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Para kritikus mempertanyakan struktur tata kelola dana baru tersebut, dan apakah hal itu dapat meningkatkan kinerja BUMN dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan birokrasi yang rumit dan korupsi.
Danantara, dengan kendali penuhnya atas BUMN tertentu, akan melapor langsung kepada Prabowo. Anggota dewannya terdiri dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, sekutu politik yang dekat dengan pemerintahan saat ini dan beberapa nama berpengaruh dalam bisnis dan keuangan.
Selain itu, laporan media lokal telah mengisyaratkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan segera mengundurkan diri, yang membuat para investor khawatir.
Sri Mulyani sendiri dengan tegas membantah rumor tersebut dengan mengatakan bahwa ia tidak mengundurkan diri dan akan melanjutkan peran dalam menjaga keuangan negara. Hal itu ia katakan saat konferensi pers pada tanggal 18 Maret.
Sri Mulyani mengaitkan gejolak pasar hari ini dengan campuran faktor global dan domestik, seraya mencatat bahwa masih belum jelas apakah penurunan IHSG tersebut mencerminkan dinamika ekonomi dan politik yang lebih luas di negara ini.
“Kementerian Keuangan terus mengelola anggaran negara dengan kehati-hatian dan profesionalisme,” katanya..
Sementara itu, analis Henry Pranoto yang berbasis di Jakarta, meyakini ekonomi makro Indonesia masih dalam kondisi yang cukup baik. Cadangan devisa Indonesia naik ke rekor baru sebesar US$156,1 miliar (S$208 miliar) pada akhir Januari 2025, dari US$155,7 miliar pada Desember 2024.
"Ini berarti bank sentral negara ini (Bank Indonesia) memiliki cukup ruang untuk mempertahankan rupiah yang melemah," katanya kepada ST.
Henry menyebut, saat ini pasar saham Indonesia masih sangat menarik, dengan rasio harga dan laba (price earnings ratio) sebesar 15 kali, lebih rendah dari median 10 tahun sebesar 20 kali, sementara imbal hasil dividen berada pada 4,5 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir,” katanya lagi. (rhm)
