Jakarta, Harian Umum - Dihentikannya sementara pembangunan reklamasi teluk Jakarta oleh Presiden Joko Widodo setelah terjadinya ditangkap tanggan  (OTT) Anggota DPRD Jakarta  dan pengembang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuat pembangunan kawasan elite di sana terbengkalai. Di tambah berbagai temuan terbaru saat ini kejanggalan perizinan berhasil ditemukan oleh pihak berwajib yaitu terlalu rendahnya Nilai NJOP harga tanah membuat berbagai pihak dari kalangan Anggota DPRD Jakarta dan Pemrov DKI ramai di periksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi dan KPK. 

Padahal pembangunan fisik pulau reklamasi sudah ada yang terbentuk di antara pulau C , D dan G 

Beralihan kekuasaan di Jakarta dengan terpilihnya Anies-Sandi yang menggusur rezim Basuki Tjahaja Purnama menambah tidak menentunya pembangunan mega proyek di teluk Jakarta tersebut. Pasalnya Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies-Sandi dapat menang menjadi gubernur DKI Jakarta dalam pilgub 2017 karena janjinya akan menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Siapa yang berhak menangani  pembangunan disana antara Pemerintah Pusat dan Daerah pun menjadi polekmik tersendiri.

Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Utara dalam seminar bertema" Analisa Pemanfaatan Pulau C dan D Untuk kemasalatan Warga Jakarta" di bumbu desa, Cikini, Jakarta pusat 25/11/2017. Merekomendasi solusi bagi pemerintah pusat ataupun daerah yang nantinya menangani masalah ini.

Besarnya dampak negatif reklamasi pada ekosistem. Maka tak berlebihan kiranya jika reklamasi bisa kita sebut sebagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan (green Criminology) dengan dampak tak bisa dianggap sepele terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Belum lagi ditambah dengan aspek

A. Aspek hidro-eseanografi
Proyek reklamasi bakal mengancam ketersedia sumber daya air bersih bagi penduduk Jakarta. Semenjak tahun 2003 saja air tawar di DKI Jakarta kian terasa asin akibat "instrusi" air
laut.

B. Energi Listrik 
Sejak tahun 2003 proyek reklamasi teluk Jakarta sudah diperkirakan  akan mengancam ketersedian energi Listrik DKI Jakarta khususnya Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) .

C. Dampalk regional
Giant Sea Wall  yang berbentuk burung garuda berupa tanggul raksasa dan pulau hasil reklamasi berjumlah 17 buah. menggunakan pasir laut yang diperoleh dari kabupaten Serang, Banten, Jawa Barat.

Atas Dasar itu lah HMI memberikan 2 Solusi

1. Solusi Kebijakan 

1. Merevitalisasikan dan merekonstruksikan perkampungan nelayan teluk jakarta sebagai wujud reformasi agraria dipesisisir dan pulau. Membangun Infrastuktur pendukung berupa pelabuhan tambatan kapal, groni pemecah ombak , jalan, perbaikan sanitasi lingkungan. Nantinya kampung nelayan jadi daerah wisata.
2. Menyiapkan instrumen kelembagaan yang mendukung pengembangan kampung nelayan berupa Perda Pengelolahan dan Zonas wilayah pesisir dan pulau kecil di kawasan pesisir teluk Jakarta yang memberikan keadilan distribusi ruangan dan ekologi sehingga nelayan tidak menjadi program korban pembangunan.

2. Solusi Buat Perairan yang sudah Terlanjur direklamsi

1. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui Bio- Infrastruksur. Penanaman mangrove agar menjadi kawasan jalur hijau yang dapat melindungi kawasan pesisir Teluk Jakarta dari ancaman kenaikan muka air laut , rob dan instrusi air laut.
2. Restorasi Ekosistem pesisir. Khusunya terumbu karang dengan cara pembuatan karang buatan dan transpalasi karang sehingga terjadi eko sistem di pesisir '
3. Membuat jebakan2 pasir untuk daerah-daerah yang mengalami rawan abrasi seperti di belanda bukan GWS.
4. Menciptakan zona penangkapan ikan skala kecil yang bersifat eksklusif yang diperuntukan untuk nelayan tradisional dan pembudiyaan ikan
5. Mengembangkan organisasi ekonomi rakyat berupa koperasi yang jadi wadah perjuangan membangun ekonomi nelayan dan pembudidayaan ikan (meningkatkan nilai tambah dan memutuskan panjang rantai tata niaga ikan)
6. Mengembangkan skama kelembagaan pengelolahan perikanan bersama sumber daya ikan secara lokalitas di wilayah teluk Jakarta
7. Menghentikan reklamasi dan giant sea wall yang memperburuk kehidupan sosial ekonomi nelayan dan pembudidayaan ikan dan  merusak ekologi. 
8. Menempatkan nelayan sebagi bagian integral dan strategi hal nasional atas pangan yang berbasis perikan Jakarta .

(tqn)