Jakarta, Harian Umum - Komisi B DPRD Propinsi DKI Jakarta minta Pemerintah provinsi DKI memudahkan persyaratan dan ketetapan untuk masyarakat Jakarta untuk ajukan credit usaha masyarakat (KUR). Karena, Jakarta terdaftar jadi Propinsi paling besar ke-2 di semua Indonesia yang memakai basis fintech (financial technology) peer to peer lending (P2P Lending) atau utang online (Pinjol).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli menerangkan, hal itu perlu dilaksanakan partner Komisi B yaitu Bank DKI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), ingat sekarang ini terdaftar sekitar 2,34 juta masyarakat Jakarta terlilit utang pinjol sampai capai Rp10,35 triliun.

"Pinjol kan tidak gunakan BI checking, tetapi bunga dan risikonya besar sekali. Sehingga kita menginisiasi dan minta supaya dibikin sarana pinjaman yang semakin lebih gampang dari Bank DKI dan Dinas UMKM," katanya di gedung DPRD DKI, Rabu (12/7).

Disamping itu, Taufik merekomendasikan supaya Pemerintah provinsi DKI lakukan publikasi berkaitan risiko dan bahaya yang hendak diterima nasabah pinjol jika terjadi ketertinggalan pembayaran.

"Bagaimana kita dapat memberi suplai ke warga yang memerlukan modal usaha, mendidik dan publikasi dari Pemda ke warga supaya tidak memakai Pinjol kembali," bebernya.

Di peluang yang masih sama, anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynuddin sayangkan masyarakat Jakarta mempunyai utang ke Pinjol sampai miliaran. Karena itu, dia minta Pemerintah provinsi betul-betul konsen dan membuat sesuatu inovasi supaya masyarakat Jakarta tidak berubah banyak sebagai nasabah Pinjol.

"Angka ini lebih besar dibanding APBD Yogyakarta dan nyaris 1/2 APBD Jawa tengah. Menurut saya ini tidak dapat dipandang mudah. Pemerintah provinsi harus datang untuk menangani dan cari jalan keluar pada masalah ini," katanya.

Dalam pada itu, Pendamping Ekonomi dan keuangan Setda Propinsi DKI Jakarta Sri Haryati akui faksinya telah membuat team pemercepatan akses keuangan wilayah, dan menggamit Kewenangan Jasa Keuangan (OJK) untuk lakukan beragam usaha supaya masyarakat Jakarta sebagai nasabah pinjol tidak makin banyak.

"Tiap warga harus tahu risiko pada ketika berada utang yang gampang begitu ya, cuma dalam perhitungan detik misalkan. Nach publikasi bersama dengan OJK terus kita kerjakan," ucapnya.

Usaha lain terus dilaksanakan Sri bersama team. Yaitu menggalakkan pembimbingan pada beberapa peserta UMKM supaya beberapa produk dalam negeri dapat go-international, hingga dapat gerakkan roda ekonomi masyarakat Jakarta, khususnya warga menengah kebawah.

"Pasti berdasar teori bila penghasilannya cukup, mereka tidak butuh lakukan utang. Hingga kita konsentrasi ke perubahan UMKM. Saya anggap itu jadi konsentrasi pengokohan ekonomi di Jakarta," pungkasnya.