Jakarta, Harian Umum - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengakui, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) kurang maksimal dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) yang dibina di lokasi binaan (Lokbin) dan lokasi sementara (Loksem).
"Itu karena jumlah PKL yang dibina sangat banyak, sementara tenaga kerjanya kurang," ujar dia kepada harianumum.com di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Menurutnya, karena kekurangan tenaga itu pula yang membuat Dinas KUMKMP tidak dapat mengakomodir semua PKL yang hingga kini masih bertebaran di jalan, trotoar, dan sebagainya. Apalagi karena jumlah PKL di Ibukota sangat banyak, puluhan ribu orang.
"Karena itu, PKL yang mendapat kesempatan untuk dibina di Lokbin dan Loksem, jangan menjadi manja. Kembangkan diri selama berada di situ agar menjadi pedagang mandiri, sehingga PKL lain yang belum mendapatkan kesempatan masuk ke sana, dapat menggantikannya jika nanti dia keluar dari sana," imbuhnya.
Wakil Ketua II Fraksi Gerindra DPRD DKI ini juga mengingatkan para PKL agar proaktif memanfaatkan Program OKE OCE (One Kecamatan, One Central of Entrepreneurship), karena program ini mendidik masyarakat dalam kewirausahaan.
"Dengan mengikuti program ini, pedagang akan diajari cara memanajemeni usaha, memasarkan produk dan lain-lain," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Pedagang Pasar (DPP) DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas KUMKMP Irwandi karena dinilai tidak maksimal dalam memberdayakan pedagang kaki lima (PKL), sehingga PKL yang telah ditempatkan di lokasi binaan (Lokbin) dan lokasi sementara (Loksem) pun hingga kini masih kurang berkembang, sehingga belum dapat menjadi pedagang mandiri.
"DPD KPP DKI (bahkan) siap melengserkan Kadis KUMKMP yang tidak becus kinerjanya," tegas Sekretaris DPD KPP DKI, Nur Hafizh, kepada harianumum.com via pesan WhatsApp, kemarin.
Ia menyebut, hingga kini masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang belum disentuh Dinas KUMKMP, sehingga mereka masih berceceran di trotoar, jalan, dan lain-lain.
"Lokbin dan Loksem yang dikelolanya pun kurang dipromosikan, dan ada Lokbin yang infrastrukturnya rusak. Contohnya Lokbin di Pasar Cengkeh," imbuh dia.
Selain hal tersebut, Hafizh juga mengeluhkan pengucuran dana permodalan dari Dinas KUMKMP kepada pedagang yang kurang menyeluruh.
"Karenanya, demi terwujudnya tujuh janji Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno yang tertuang dalam kontrak politik dengan kami, sebaiknya Pak Gubernur dan Wagub mengevaluasi kinerja Kadis KUMKMP, atau memecatnya," tegas dia. (rhm)
