Jakarta, Harian Umum- Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Senin (11/3/2019), mendatangi kantor KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, untuk melaporkan adanya 17,5 juta data bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Para petinggi BPN Prabowo-Sandi tersebut dipimpin adik kandung Prabowo yang juga merupakan Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo.
"Kami datang (ke KPU) untuk menyampaikan keprihatinan mengenai keutuhan dan integritas DPT," kata Hashim kepada pers.
Ia mengaku, data 17,5 juta data bermasalah dalam DPT tersebut ditemukan oleh Tim IT BPN. Data bermaslah tersebut di antaranya merupakan data ganda dan invalid.
"Temuan itu sudah kami sampaikan secara lisan ke KPU pada 15 Desember 2018 lalu, kemudian diikuti dengan laporan tertulis," imbuhnya.
Ia bahkan mengaku kalau BPN dan lembaga penyelenggara pemilu ini sudah bertemu setidaknya empat kali untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dan.menurutnya Hashim KPU merespon dengan baik temuan Tim IT BPN dan akan mengajak kubunya melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Ketua DPP Partai Gerindra yang juga anggota Komisi Ii DPR RI, Ahmad Riza Patria, menambahkab, banyak yang tak wajar dalam data bermasalah di DPT itu. Di antaranya ada 9,8 juta pemilih yang lahir pada 1 Juli dan ada lebih dari 3 juta orang yang lahir pada 31 Desember, serta ada sekitar 2,3 juta orang yang lahir pada 1 Januari.
Menurut Riza, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, di dalam DPT itu ada sebanyak 400-500 ribu pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama, dan merupakan yang terbanyak.
Tim IT BPN juga menemukan ada lebih dari 300 ribu orang yang berusia 90 tahun ke atas, 20 ribuan pemilih berumur di bawah 17 tahun, dan keluarga yang beranggotakan 400 hingga 1.800 nama dalam satu Kartu Keluarga (KK).
"Data dengan masalah seperti ini ditemukan untuk daerah pemilihan di Banyuwangi, Jawa Timur," imbuhnya.
Riza mengaku, KPU menyatakan bahwa data-data itu diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sehingga katanya, pihakny juga akan menemui Dukcapil Kemendagri untuk meminta klarifikasi.
"Nanti kami cari waktu untuk temui Dukcapil Kemendagri untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar ini," imbuh Riza.
Sebelumnya, kubu Prabowo sudah beberapa kali menyambangi KPU untuk membahas persoalan DPT. Pada 15 Desember 2018, KPU akhirnya memutuskan untuk membuka tiga digit terakhir Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih yang semula ditutup dengan cara diganti dengan tanda bintang. Tim pemenangan kedua calon presiden-wakil presiden diberi akses untuk melihat data tersebut dari kantor KPU.
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang ikut dalam rombongan BPN mengklaim, data 17,5 juta DPT ganda itu didapat dari data pemilih yang sudah dibuka tiga digit terakhirnya.
Selain Hashim, Riza, dan Hinca, turut hadir dalam rombongan itu anggota Dewan Penasihat BPN Yunus Yosfiah, anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Habiburokhman, dan Direktur Eksekutif BPN Musa Bangun. (man)
