Jakarta. Harian Umum - Para petani kelapa sawit membantah menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, pada pekan ketiga November 2025 lalu.
Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (Apkasindo) itu menyebut, tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai temuan di lapangan, akan tetapi mengakui kalau Sumatera Utara (Sumut) merupakan provinsi dengan areal perkebunan sawit terluas ketiga di Indonesia.
Konsentrasi terbesar perkebunan kelapa sawit di Sumut adalah di Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Labusel, Labura, dan Simalungun.
"Petani kita (di sana juga) terdampak, dalam arti tidak bisa panen karena infrastruktur rusak. Pabrik juga memperkecil masuknya buah (sawit). Ini masalah serius, tapi bukan sawit yang jadi sumber bencana," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
ia menilai, sumber persoalan bencana ini berada di hulu, yakni aktivitas pemanfaatan kayu hutan di kawasan pegunungan yang kemudian memicu gelontoran material ketika hujan deras.
"Lihat saja gelondongan kayu yang hanyut di sungai, semuanya bekas gergaji mesin dengan ukuran tertentu. Jenis kayunya menurut pengamatan saya, jenis akasia pada umumnya," kata dia.
Gulat menyebut, temuan anggotanya di lapangan serta video yang beredar di media sosial memperlihatkan kayu gelondongan yang sudah dikupas kulitnya dan bekas gergaji hanyut di sungai saat banjir.
"Kalau ada yang menuduh banjir bandang akibat perkebunan sawit, saya bilang itu tidak benar. Perkebunan sawit justru menjadi korban dari aktivitas pembukaan kayu hutan. Bukti-buktinya jelas," tegas dia.
Gulat juga menyebut, titik awal bencana bukan di perkebunan sawit, karena kayu-kayu gelondongan itu adalah akibat pemanfaatan hutan atau hutan tanaman industri (HTI).
"Jadi, jangan hanya perusahaan yang diperiksa, tapi juga Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin dan lalainya tugas utama kementerian teknis tersebut," katanya.
Gulat menegaskan, evaluasi harus menyeluruh, terutama terkait prosedur perizinan pemanfaatan kawasan hutan, dan kejadian ini harus menjadi cermin untuk masa mendatang.
Gulat mengaku, Akasindo ikut prihatin atas bencana yang melanda Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, dan saat ini sedang berkoordinasi untuk partisipasi bantuan dari kalangan petani sawit.
"Para pengamat saya sarankan jangan memperkeruh masalah. Kita fokus saja ke penanganan pasca bencana ini. Di waktunya biar APH (aparat penegak hukum) bekerja untuk mengusutnya," pungkas dia. (man)







