Jakarta, Harian Umum - Hingga akhir September 2026 Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sebesar Rp 319 triliun, setara dengan 1,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Saat konferensi APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026), terungkap kalau defisit itu terjadi karena penerimaan lebih kecil dibanding belanja negara.
Pendapatan negara hingga September sebesar Rp 2.314,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan, sementara belanja negara Rp 2.660,5 triliun atau tumbuh 19%.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pelaksanaan APBN memang diarahkan defisit sejak awal. Pada akhir Agustus 2026, Suahasil menyebut APBN defisit 0,9% dari PDB atau setara dengan Rp 240,1 triliun.
"Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari," katanya dikutip dari detikcom, Sabtu (10/10/2026).
Pendapatan negara sebesar Rp 2.341,5 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 1.607,6 triliun atau tumbuh 24,1%, kepabeanan dan cukai Rp 240,1 triliun atau tumbuh 8,5%, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun atau tumbuh 41,7%.
Sementara realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.660,5 triliun atau sekitar 69,2% dari target APBN yang dipatok Rp 3.842 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19% secara tahunan.
Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.061,3 triliun yang mencakup belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.069,4 triliun dan belanja non-K/L Rp 991,9 triliun.
Realisasi transfer ke daerah Rp 599,2 triliun atau 82,4% dari APBN.
Suahasil menargetkan defisit APBN 2,8% dari PDB.
"Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," jelasnya.
Utang Baru
Di sisi lain, pemerintah juga menarik utang baru sebesar Rp 494,3 triliun hingga September 2026. Nilai ini setara 59,4% dari target yang dipatok dalam APBN sebesar Rp 832,2 triliun.
Suahasil mengklaim pembiayaan utang tetap terjaga, karena pembiayaan utang pada periode ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN Rp 775,9 triliun.
"Pembiayaan utang terjaga on track," tutur Suahasil
Utang baru itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target APBN Rp 799,5 triliun, dan berasal dari pinjaman yang masih mencatatkan minus sebesar Rp 3,2 triliun.
"Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global," jelas Suahasil.
Ia memastikan penerbitan SBN dilakukan dengan hati-hati dan memperimbangkan kondisi pasar, karena pemerintah juga harus melihat peluang saat ingin menerbitkan SBN.
"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," pungkas Suahasil. (man)