Jakarta, Harian Umum - Partai Golkar sedang mengalami gangguan yang berpotensi membuat partai berlambang pohon beringin itu terbelah.
Saat ini di internal partai itu telah munxul desakan yanv amat kuat agar Airlangga Hartarto dicopot dari jabatan ketua umum melalui mekanisme musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Isu yang berhembus menyebutkan, konflik itu muncul akibat sikap Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga yang tak hanya ngotot untuk mencapreskan Airlangga di 2024, tapi juga adanya isu kalau partai yang berjaya di era Orde Baru itu akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Bahkan, tiga kader Golkar hadir di acara Apel Siaga Perubahan Nasdem di GBK pada tanggal 16 Juli 2023.
KPP adalah koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pemilu 2024, dan Anies adalah figur yang tak diinginkan Presiden Jokowi untuk menjadi presiden RI ke-8, karena yang diinginkan Jokowi sebagai presiden penerus dirinya adalah Ganjar Pranowo.
Namun, kader Golkar yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan kalau desakan untuk mencopot Airlangga adalah karena Golkar saat ini dalam kondisi genting atau lampu kuning, akibat elektabilitas yang hanya berkisar 6 persen saja. Meski pada Pemilu 2019 partai itu meraih 13 persen suara nasional.
"Sudah lampu kuning. Dari 2 digit menjadi 1 digit, 6 persen pula. Padahal, dulu dalam survei (2019) itu 10 persen, tapi dapat 13 persen," ujar Bahlil saat menemui pemimpin media massa, Sabtu (22/7/2023) .
Menteri yang pernah melontarkan isu penundaan Pemilu 2024 ini mengaku heran atas turunnya elektabilitas Partai Golkar itu. Padahal, kata dia, elektabilitas PDIP dan Partai Gerindra sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik signifikan.
Dia lantas menilai ada yang salah dengan manajemen Partai Golkar. Antara lain karena Airlangga tak turun ke lapangan.
"Dalam pandangan teman-teman yang menyampaikan ke saya memang demikian (Airlangga kurang turun ke lapangan). Kalau dia turun, enggak begini hasilnya Golkar. Ini, kan, miris juga," kata dia.
Meski demikian, Bahlil mengatakan siap diusung menjadi Ketum Golkar dalam Munaslub, karena kata menteri yang pernah menjabat struktur DPD Golkar Papua ini, partainya tengah butuh uluran tangan dari para kadernya, mengingat banyak suara dari perwakilan daerah yang menyebut Golkar butuh perbaikan.
"Sebagai kader Golkar, ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader, yang merasa bertanggung jawab, saya yakin semua akan punya perasaan itu. Tapi lewat mekanisme yang jelas sesuai organisasi," katanya.
Bahlil memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam menentukan ketua umum Partai Golkar.
"Pak Jokowi enggak mau cawe-cawe lah. Untuk urusan Golkar, beliau enggak. Kalau urusan presiden, dia cawe-cawe untuk kebaikan negara," katanya.
Namun, dia mengaku tak tahu apakah Jokowi pernah memberi arahan tak resmi agar Airlangga dicopot dari jabatannya dan diganti kader Partai Golkar lainnya.
"Saya enggak tahu ya," kata dia.
Bahlil juga menjawab soal anggapan Airlangga tak tergoyahkan dari partai berlambang beringin itu. Menurutnya, dalam politik ada momentum yang harus diperhatikan.
"Cepat lambatnya itu tergantung timing-nya," tegasnya. (man)
