Jakarta, Harian Umum - Sedikitnya empat kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Selain Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), tiga kelompok lainnya adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Sejumlah massa AMPB sejak Jumat lalu telah tiba di gedung DPR dan mendirikan posko untuk tempat mereka menginap. Tuntutan kelompok ini adalah segera sahkan UU Perampasan Aset dan hukum mati koruptor.
Koordinator Aksi AMDB, Yusuf, menjelaskan bahwa pihaknya membawa tiga tuntutan utama, yaitu mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset; meminta hukuman mati bagi koruptor; dan mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok; dan
Sebelum bergabung dalam aksi di Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026). Setelah itu, mereka akan bergabung dengan AMPB untuk mengikuti aksi di Jakarta pada Kamis.
GERAM yang merupakan aliansi dari 14 organisasi mahasiswa, antara lain dari UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat, dan organisasi masyarakat sipil dan kepemudaan, antara lain Serikat Tahanan Politik, akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan jumlah massa aksi diperkirakan sekitar 1.000 orang.
GERAM membawa 10 tuntutan, yaitu:
1. Mengadili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Menghentikan KDMP dan MBG, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat, serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
5. Turunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan menjamin upah layak bagi buruh.
6. Tetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, sekaligus mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
7. Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
8. Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil.
9. Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk mereka yang memperjuangkan isu HAM, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi.
20. Menyita seluruh aset koruptor, dengan menuntut aset hasil korupsi dirampas untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan, aksi ini merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
Ia mendesak ketua dan wakil ketua DPR RI menemui massa untuk berdialog.
"Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar," kata Mixel.
Sementara itu, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) diperkirakan akan membawa sekitar 500 orang. Aksi kelompok ini mengusung isu mendukung Program MBG.
Koordinator RMP4 Ali mengatakan masyarakat terbantu karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari, sementara uang saku dapat ditabung.
Namun, RMP4 meminta tata kelola MBG diperbaiki agar tidak ada lagi siswa yang keracunan.
"Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya, sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik," kata dia. (man)
