Jakarta, Harian Umum - Ribuan buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi di DPR, Jakarta, Kamis (30/10/2025), diawali dengan berkumpul di depan Jakarta Convention Center (JCC) sekitar pukul 10.30 WIB, dan kemudian longmarch ke gedung para Wakil Rakyat itu.

Para buruh ini mengusung empat tuntutan utama, di antaranya kenaikan upah minimum dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

"Pemilihan lokasi ini (di JCC) diputuskan agar fokus pada konsolidasi massa aksi dan pendalaman isu, sehingga anggota memahami arah perjuangan organisasi,” jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam siaran pers, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, aksi terbuka yang semula direncanakan di Gedung DPR RI atau Istana Presiden, akan dilakukan setelah konsolidasi, sesuai dengan strategi organisasi dan aspirasi anggota.

Ia juga menjelaskan bahwa peserta aksi akan datang dari berbagai wilayah, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang.

Selain di Jakarta, kata Said, aksi serupa juga dilakukan di daerah lain seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Batam, Pekanbaru, Mukomuko, Bandar Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Manado, Gorontalo, Morowali, Mataram, Ternate, Mimika, dan Manokwari.

Isu utama yang diangkat dalam aksi ini mencakup:
1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM)
2. Kenaikan upah minimum 8,5–10,5 persen
3. Pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya
4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi

Said menegaskan, aksi dilakukan secara damai dan tertib.

“Aksi ini bersifat damai, konstitusional, anti kekerasan, serta dilarang melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas publik dan properti pribadi,” katanya.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, kata Said, KSPI telah menyiapkan langkah lanjutan berupa mogok nasional dengan melibatkan lima juta buruh di 38 provinsi, 300 kabupaten/kota, dan lebih dari 5.000 perusahaan. (man)