Teheran, Harian Umum - Ketua Parlemen Iran yang juga kepala Tim Negosiasi Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, membuat pernyataan keras di akun X-nya terkait perundingan dengan Amerika Serikat (AS) di Doha, Qatar.
Pernyataannya itu mengindikasikan bahwa perundingan itu kemungkinan akan kembali gagal sebagaimana perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11-12 April silam.
“Kami memperoleh konsesi bukan melalui pembicaraan, tetapi melalui rudal. Di meja perundingan, kami hanya membuat mereka memahami realitas ini," katanya dikutip dari Fars News, Sabtu (30/5/2026).
Ia mengingatkan bahwa Iran tidak mempercayai jaminan atau janji lisan AS, karena menurutnya, tindakan lebih penting dari jaminan dan janji-janji.
"Iran tidak akan mengambil langkah apa pun sebelum pihak lain (AS, red) melakukan tindakan yang sesuai," tegasnya..
Qalibaf bahkan mengatakan, pemenang sebenarnya dari setiap perjanjian adalah pihak yang lebih siap untuk berperang sehari setelah kesepakatan tercapai.
Dari pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, didapat gambaran tentang jalannya perundingan.
Ia secara eksplisit menyebut bahwa tim negosiator AS menekan Iran dengan penggunaan kata 'harus', dan Iran menolak tekanan itu, sehingga belum ada kesepahaman akhir yang dicapai hingga saat ini.
“Kami telah meninggalkan bahasa ‘harus’ sejak 47 tahun yang lalu. Tidak ada pihak Barat, ketika berbicara tentang Iran, yang dapat menggunakan bahasa seperti itu. Kami membuat keputusan berdasarkan kepentingan dan hak-hak bangsa Iran,” kata Baqaei saat melakukan wawancara melalui telepon dengan Khabar Network, dikutip dari Al Mayadeen.
Ia menegaskan bahwa blokade perairan Iran oleh AS sejak 12 April merupakan tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap syarat gencatan senjata, serta pelanggaran terhadap kebebasan navigasi internasional.
"Kita akan lihat apakah Washington akan bertindak sesuai dengan pernyataannya (untuk mengakhiri perang) atau apakah itu hanya propaganda," imbuhnya.
Meski demikian, Baqaei mengakui bahwa negosiasi masih berlanjut.
"Tapi kesepahaman akhir belum tercapai," tegasnya.
Kantor Berita Tasnim mengutip seorang sumber, juga melaporkan bahwa belum ada kesepakatan akhir yang tercapai antara Iran dan AS.
Sumber itu bahkan mengatakan, tindakan Presiden AS Donald Trump yang menolak mencairkan aset Iran senilai $24 miliar (setara dengan Rp427 triliun) yang dibekukan AS, membuat Iran semakin ragu atas keseriusan Washington untuk mengakhiri perang, sementara di sisi lain, Iran bersikeras bahwa aset itu harus dilepaskan sebagai salah satu syarat kesepakatan.
Sumber itu juga menolak tudingan Trump tentang program senjata nuklir Iran karena dianggap sebagai tudingan "tidak berdasar', dan selama perundingan pun tidak ada diskusi mengenai aspek-aspek rinci dari masalah tersebut.
Distorsi dalam pernyataan Trump
Di sisi lain, Fars News melaporkan bahwa berdasarkan informasi dari sumber yang tahu tentang jalannya perundingan, klaim terbaru Trump tentang adanya potensi kesepakatan dengan Iran, adalah pernyataan “campuran antara kebenaran dan kebohongan” yang bertujuan untuk mendapatkan “kemenangan palsu" atas perang yang diakibatkannya dengan Israel, terhadap Iran.
Menurut laporan itu, usulan kesepakatan yang dirancang dalam kerangka “komitmen sebagai imbalan atas komitmen", saat ini masih berada di tahap akhir persetujuan, meskipun belum ada keputusan akhir yang dibuat.
Sumber-sumber tersebut mengatakan, Trump, yang menurut mereka tidak dapat menarik diri dari proses kesepakatan, membuat pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan sebenarnya dalam teks tersebut, sambil secara bersamaan mengklaim bahwa AS akan segera mengakhiri blokade terhadap Iran.
Laporan tersebut menjelaskan bahwa Trump secara keliru mengklaim bahwa Iran akan diharuskan untuk membuka Selat Hormuz tanpa mengenakan biaya transit. Menurut sumber-sumber tersebut, tidak ada klausul seperti itu dalam perjanjian.
Sebaliknya, Iran menekankan bahwa setelah blokade dicabut, Selat Hormuz akan dibuka kembali sesuai dengan pengaturan yang ditentukan oleh Teheran, termasuk kemungkinan pemantauan kapal, inspeksi, layanan maritim, dan langkah-langkah keamanan.
Laporan itu bahkan menyebut, Iran saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur untuk menerapkan prosedur tersebut.
Fars juga menolak klaim Trump bahwa Iran akan membongkar atau menghancurkan material nuklirnya, dengan mengatakan bahwa sumber-sumber yang mengetahui hal ini telah mengkonfirmasi bahwa nota kesepahaman tersebut tidak memuat ketentuan seperti itu dan bahwa tuduhan tersebut "sama sekali tidak berdasar".
Ketentuan-ketentuan penting yang diabaikan
Menurut laporan tersebut, salah satu ketentuan terpenting yang diabaikan dalam pernyataan Trump adalah pembayaran segera $12 miliar dari $24 miliar aset Iran yang dibekukan.
Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa perjanjian tersebut mensyaratkan pembayaran dilakukan segera dan menetapkan bahwa Iran tidak akan melanjutkan ke tahap negosiasi selanjutnya sampai transfer selesai.
"Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini akan merupakan pelanggaran terhadap komitmen AS berdasarkan kesepakatan tersebut," kata Fars mengutip sumber itu.
Dalam laporannya, Fars juga menyinggung soal komponen yang menjadi kunci dari perjanjian, yaitu penetapan gencatan senjata penuh di Lebanon sesuai dengan posisi Hizbullah.
Menurut sumber-sumber Fars, hanya setelah masalah-masalah ini diselesaikan, Iran akan melanjutkan ke tahap pembicaraan berikutnya mengenai pencabutan semua sanksi dan masalah nuklir, sesuai dengan "garis merah" Teheran.
Para pejabat Iran juga menekankan bahwa setiap perjanjian akhir akan didasarkan pada prinsip-prinsip dan garis merah Republik Islam, yang dirumuskan dengan "ketidakpercayaan penuh" terhadap AS.
"Ini untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran komitmen oleh AS, akan memicu respons timbal balik segera," kata Fars. (rhm)
