Jakarta, Harian Umum - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim, stok Pertalite atau BBM dengan nilai oktan (RON) 90 secara nasional turun menjadi 16-18 hari dari kondisi normal sekitar 20 hari akibat peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Ia juga menuding adanya praktik penimbunan BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga industri, sehingga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menindak pelaku yang merugikan negara tersebut.
"Kenapa itu (stok di bawah 20 hari) terjadi? Karena terjadinya shifting yang tadinya orang pakai 92 (Pertamax) dan 95 (Pertamax Green), itu di-shifting ke 90 karena harganya kan berbeda, cukup ekonomis. Itu sebenarnya masalahnya," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).
Namun, Bahlil mengaku stok Pertalite secara nasional masih aman, meskipun persediaannya belum kembali ke kondisi normal.
Sementara persediaan Solar serta BBM RON 92, RON 95, dan RON 98, kata Bahlil, tidak mengalami penurunan stok secara nasional.
"Yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90, tapi kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah. Yang terjadi pergeseran ke 16-18 hari itu adalah RON 90," katanya.
Ketua umum Partai Golkar ini memperkirakan stok Pertalite dapat kembali mencapai 20 hari dalam waktu sekitar satu minggu, karena proses pengolahan BBM RON 90 di kilang masih berlangsung.
"Secara standar nasional oke. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16-18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak," tegasnya.
Praktik penimbunan
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah pejabat lainnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026), Bahlil menyoroti dugaan praktik penampungan BBM subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga industri, dan meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menindak para pelaku.
"Saya minta tolong sama Pak Kapolri, 'Pak, kalau begini ditindak aja, diproses hukum'. Masa minyak BBM solar subsidi ditampung, kemudian dijual lagi dengan harga industri. Itu kan subsidinya ditanggung oleh negara," kata dia.
Bahlil mengaku, antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak selalu menandakan bahwa stok BBM tidak mencukupi, karena menurutnya, pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali juga perlu menjadi perhatian.
Ia mencontohkan kendaraan berkapasitas tangki besar yang mengantre untuk membeli solar subsidi. Bahlil juga menyebut ada kendaraan yang dimodifikasi agar mampu menampung BBM melebihi kapasitas tangki standar pabrikan.
"Ya, mohon maaf ya, perilakunya enggak berubah, yang ngantre mobil Pajero atau ngantre mobil yang diisi tangkinya banyak, ngambil minyak subsidi, baru dijual," katanya.
Terkait pasal hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku, Bahlil menyerahkan penentuannya kepada aparat penegak hukum
"Mereka nampung kan kemudian dijual lagi, itu maksudnya. Ya, kalau begini pasalnya ya udah jelas itu, aparat penegak hukum yang mengerti pasalnya, ya. Saya bukan menteri hukum ini," pungkas Bahlil. (man)