Jakarta, Harian Umum - Pengendalian kemiskinan ekstrem menjadi satu diantara program vital dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024. Pasalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tahun 2022 kemiskinan di Ibu-kota naik 0,2% dari tahun awalnya, atau capai 95.668 jiwa.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo minta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) partner kerja Komisi E terutamanya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengajaran untuk bersinergi menangani kemiskinan.

“Kita menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk prioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem, karena sebenarnya banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Kamis (16/2).

Anggara mengingati Dinas Sosial merombak data dari saat ini dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Masyarakat (RW). Hingga tahun 2024, yang menerima kontribusi betul-betul pas target.

“Kita harus punya data by name by address. Ketika kita punya data, maka langkah intervensi yang bisa kita lakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting dari itu peran serta teman-teman pengurus wilayah mulai dari RT RW untuk melakukan pendataan dan lebih memberikan prioritas perhatian kepada warganya,” ucapnya.

Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan disuruh memaksimalkan penerangan pada servis kesehatan nutrisi, dan menilai program Pemberian Makan Tambahan (PMT) hingga bisa penuhi keperluan balita dan anak sama sesuai standard kesehatan.

“Pemenuhan gizi kita ada program PMT yang rutin dan berkala diberikan. Anggaran harus dinaikan, supaya PMT yang kita berikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan,” tutur Anggara.

Sementara untuk Dinas Pendidikan, diminta supaya tahun 2024 Kartu Jakarta Pandai (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dipertingkat. Dia memandang dua program itu sanggup mengatasi kemiskinan Jakarta.