TRUMP terlepas dari bayang-bayang presiden pendahulunya, sedang Prabowo sebaliknya. Prabowo seharusnya belajar dari Trump.
----------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan & Koordinator Indonesia Bersatu
Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump punya persamaan dan perbedaan.
Persamaannya antara lain adalah sama-sama dilantik pada tanggal 20, tapi berbeda bulan dan tahun, karena Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, sedang Trump pada tanggal 20 Januari 2025.
Dari sisi usia, kedua presiden itu sama-sama kepala 7, karena Prabowo berusia 73 tahun, sedang. Trump berusia 78 tahun.
Kedua presiden ini juga sama-sama punya kasus, karena Prabowo pernah menculik aktivis pada tahun 1998 dan proyek Food Estate yang digarapnya mangkrak meski telah menghabiskan biaya sekitar Rp1,5 triliun. Sedang Trump antara lain terjerat kasus pemalsuan catatan bisnis dan penyuapan terhadap aktris film dewasa Stormy Daniels agar sang artis tidak membongkar skandal seks mereka beberapa tahun lalu.
Prabowo dan Trump juga punya sederet kontroversi.
Prabowo menjadi presiden diduga dengan dibantu Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan cara mencurangi Pilpres 2024, diam saja meski dirinya dihina dan dipermalukan pemilik akun Fufufafa, dan tidak berani menangkap dan memenjarakan Joko Widodo sebagaimana tuntutan sebagian rakyat, bahkan setelah OCCRP merilis data yang memasukkan Joko Widodo sebagai pemimpin terkorup ketiga di dunia untuk tahun 2024 setelah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Kenya William Ruto.
Bahkan, Prabowo juga cenderung diam meski sejumlah pengamat dan praktisi hukum meneriakkan bahwa pimpinan KPK yang saat ini bertugas (periode 2024-2029) tidak sah secara hukum karena pembentukan panitia seleksinya melanggar Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menetapkan bahwa seorang presiden hanya boleh satu kali membentuk panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK, sehingga karena Joko Widodo telah membentuk Pansel untuk pimpinan KPK periode 2019-2024, maka Pansel pimpinan KPK periode 2024-2029 seharusnya dibentuk Prabowo, bukan tetap oleh Joko Widodo
Sementara Trump menyulut kontroversi karena antara lain menyatakan mau merebut Panama, Denmark dan Greenland.
Ketika Trump dilantik pada 20 Januari 2024, pada saat itu pula usia pemerintahan Prabowo sudah 90 hari, dan saat Trump bekerja 10 hari, maka usia pemerintahan Prabowo genap 100 hari.
Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo, Lembaga Survei Nasional merilis hasil kerjanya yang menyebut kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 87,5 persen, sementara Litbang Kompas merilis tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai .80,9 persen.
Bagi Penulis, angka-angka itu hanya di atas kertas, karena banyak fakta di lapangan yang berbicara lain.
Prabowo memang membahagiakan buruh dengan menaikkan upah minimum hingga 6,5 persen dari rata-rata di bawah 1 persen di era pemerintahan Joko Widodo. Dia juga membahagiakan guru dengan menaikkan gajinya, dan memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah.
Namun, postur Kabinet Merah Putih Prabowo sangat gemuk karena memiliki 109 menteri dan wakil menteri, di mana 17 menteri di antaranya merupakan menteri era pemerintahan Joko Widodo yang juga sekaligus orang terdekat presiden RI ke-7 itu.
Orang-orang Joko Widodo juga bertebaran di jajaran staf khusus, utusan khusus dan penasehat khusus.
Publik kecewa dan terluka karena kabinet Prabowo diisi oleh orang-orang dari pemerintahan yang dinilai korup dan lebih pro oligarki dibanding pro rakyat, bahkan pemerintahan yang terkesan membiarkan bangkitnya PKI Gaya Baru dan Islamophobia, sehingga harapan bahwa pemerintahan Prabowo akan membawa perubahan, hilang dari benak sebagaian masyarakat. Apalagi karena wakil Prabowo adalah putra sulung Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun, dan dinilai tidak punya kapasitas sebagai wakil presiden.
Dalam soal sengketa di utara Natuna, Prabowo bahkan terkesan mau didikte RRC, termasuk soal BRICS.
Di tengah polemik yang dipicu pemberian status PSN untuk proyek PIK-2 oleh Joko Widodo pada Maret 2024 yang diduga berkorelasi dengan kemunculan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, dan fakta bahwa laut di sekitar pagar itu telah dikavling-kavling dalam bentuk sertifikat HGB dan SHM, Prabowo memerintahkan TNI AL untuk membongkar pagar laut yang menyalahi peraturan dan tak berizin itu.
Namun, hal itu tidak cukup karena sejauh ini publik melihat Prabowo tidak dapat lepas dari bayang-bayang dan pengaruh Jokowi, dan bahkan pada Selasa (21/1/2025) dalam rapat terbatas di Istana Negara, Prabowo menyetujui anggaran pembangunan IKN tahap II sebesar Rp48,8 triliun. Padahal, IKN merupakan proyek yang ditentang sebagian besar rakyat karena proyek mercusuar itu lebih kuat bernuansa kepentingan pribadi Joko Widodo dan pemerintah China dibanding kepentingan rakyat.
Pula, APBN mengalami defisit hingga Rp401,8 triliun pada Desember 2024 lalu, sementara utang luar negeri telah tembus Rp8.000 triliun lebih.
Sebuah media nasional mensinyalir bahwa saat ini di Indonesia ada dua presiden, yakni Presiden Siang dan Presiden malam. Presiden Siang yang dimaksud adalah Prabowo, sedang yang disebut Presiden Malam adalah Joko Widodo.
Seharusnya Prabowo mencontoh koleganya, Donald Trump, yang berani membatalkan kebijakan presiden pendahulunya, Joe Biden dan Barack Obama, bahkan sebelum dilantik menjadi presiden AS ke-47 pada tanggal 20 Januari 2025. Salah satu yang dibatalkan Trump adalah pelegalan LGBT, dan menetapkan hanya ada dua jenis kelamin di AS, yakni perempuan dan laki-laki.
Di era Presiden Joko Widodo, LGBT seperti mendapat ruang, meski presiden asal Solo itu pasti tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas pemeluk agama Islam.
Bisa jadi, ruang yang diberikan Joko Widodo terhadap LGBT merupakan bagian dari agenda sekulerisasi di Indonesia yang sejak bertahun-tahun lalu informasinya sudah santer terdengar, meskipun dalam berbagai kesempatan, Joko Widodo yang tidak fasih membaca Al-fatihah menjadi imam salat.
Maklum, isu yang beredar sejak Joko Widodo memenangkan Pilkada Jakarta 2012 bersama Ahok, dannkemudian memenangkan Pilpres 2014, dia adalah proxy kekuatan asing yang notabene bukan negara Islam, dan proxy oligarki di Tanah Air yang mayoritas bermata sipit.
Karenanya, tak mengherankan kalau kebijakan-kebijakan Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa (2014-2024) lebih kental bernuansa pengakomodasian atas kepentingan asing dan oligarki, bukan pengakomodasian kepentingan rakyat sebagaimana tercermin dari revisi UU KPK, pembuatan Omnibus Law untuk UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan yang baru, UU Minerba, dan banyak lagi lainnya. Suara rakyat hanya dianggap sampah, sehingga setiap kali rakyat mendemonstrasi dirinya, Joko Widodo pergi keluar kota atau keluar Pulau Jawa dengan dalih kunjungan kerja dan lainnya.
Publik membaca, hanya hitungan hari, bahkan hitungan jam pasca dilantik, Trump dengan cepat dapat membalikkan situasi AS, terutama di bidang, dengan motto America First, sesuai apa yang dikampanyekan ya dan untuk memenuhi janji kepada para pemilihnya.
Prabowo seharusnya dapat mengikuti jejak Trump dan keluar dari bayangan-bayang Joko Widodo yang "menghantuinya" di setiap langkahnya, di setiap kebijakannya, bahkan mungkin juga di mimpinya.
Apalagi karena Prabowo punya janji politik sebagaimana tertuang pada misi Partai Gerindra yang didirikan dan dipimpinnya, yakni melaksanakan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 secara murni dan konsekuen.
Artinya, Prabowo harus memberlakukan kembali UUD 1945 yang diamandemen MPR pada tahun 1999-2002 dan melahirkan UUD 1945 dengan batang tubuh yang sama sekali baru karena diganti seluruhnya, sehingga tak layak lagi disebut sebagai UUD 1945, melainkan UUD 2002, karena hasil amandemen itu disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Sebagaimana dikatakan banyak pakar dan.pengamat, UUD baru inilah yang merusak Indonesia, karena UUD 2002 merubah Indonesia dari negara Demokrasi Pancasila menjadi negara liberal kapitalis yang sama sekali tidak cocok dengan akar budaya dan jati diri bangsa Indonesia yang lebih condong pada sistem musyawarah dan mufakat.
Selamat kepada rakyat AS yang memiliki presiden tidak dalam bayang-bayang presiden pendahulunya. We Congratulate to You, God Blessing You All.
Untuk bangsa Indonesia, mari.kita kawal Prabowo agar Indonesia tidak makin terpuruk dan jatuh ke dalam ruang gelap yang makin dalam. May God help and protect us all []
