Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Badan Pembinaan (BP) BUMD agar mengevaluasi jajaran komisaris dan direksi 13 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta karena kinerjanya hanya membebani APBD.

"Malah kalau perlu ganti semua agar ke depan kinerja BUMD menjadi lebih baik," katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis BUMD DKI? Menjadi Beban APBD atau Penghasil PAD" di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2017).

Politisi Partai Gerindra ini mensinyalir kalau buruknya kinerja BUMD-BUMD itu karena yang saat ini duduk di jajaran komisaris dan direksi merupakan "orang-orangnya" mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan BP BUMD tidak bekerja maksimal karena merupakan instansi yang berada di bawah gubernur.

"Karena itu saya akan perjuangkan agar BP menjadi lembaga yang independen agar jika ingin menindak komisaris dan direksi BUMD, tidak takut lagi," imbuhnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Riyadi, pejabat BP BUMD yang hadir dalam acara ini, diketahui kalau tiap tahun nilai aset 13 BUMD naik terus hingga menjadi Rp 9,2 triliun pada 2016, sementara nilai equitas mencapai Rp 39,5 triliun dan laba bersih Rp 3,16 triliun.

Meski demikian, dari 13 BUMD itu lima di antaranya terus merugi, di antaranya PT MRT, PT Jakarta Tourisindo dan PT Ratax Armada.

Taufik meminta agar BUMD yang tidak eksis segera dilikuidasi karena meski sudah disuntik dana oleh Pemprov DKI, tapi tak juga menjadi perusahaan yang sehat.

"Jakarta Tourisindo bahkan sudah minta dana lagi Rp86 miliar, tapi kita (DPRD) nggak kasih," tegasnya.

Senada dengan Taufik, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi yang turut hadir sebagai pembicara dalam acara ini, juga meminta agar jajaran komisaris dan direksi 13 BUMD milik Pemprov DKI diganti semua agar kinerja perusahaan-perusahaan itu menjadi lebih baik dan biaya operasionalnya tidak terus membebani APBD. (rhm)