Jakarta, Harian Umum - Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menguasai 91 dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 karena dari 11 partai yang memiliki perwakilan di lembaga legislatif tersebut, hanya PDIP yang berada di luar koalisi.
Ke-11 partai tersebut adalah:
1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 18 kursi.
2. PDI Perjuangan: 15 kursi.
3. Gerindra : 14 kursi.
4. Partai NasDem: 10 kursi.
5. Partai Golkar: 10 kursi.
6. PKB: 10 kursi.
7. PAN: 10 kursi.
8. Partai Demokrat : 9 kursi.
9. PSI: 8 kursi.
10. PPP: 1 kursi.
11. Perindo: 1 kursi.
"Total jumlah fraksi ada 9, (terdiri dari) 7 fraksi dan 2 Fraksi Gabungan," kata Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta Augustinus melalui pesan WhatsApp, Rabu (4/9/2024).
Dua fraksi gabungan dimaksud adalah PKB - PPP dan Demokrat - Perindo. PPP dan Perindo bergabung dengan PKB dan Demokrat karena tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri sebagaimana diatur pasal 109 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi yang ada.
Karena jumlah komisi di DPRD DKI Jakarta ada 5, maka syarat membentuk fraksi di lembaga legislatif ini adalah minimal memiliki 5 kursi.
Agustinus mengatakan, letak kantor fraksi-fraksi di gedung DPRD DKI mayoritas tetap, kecuali Fraksi PKB-PPP yang pindah dari lantai 6 ke lantai 7.
"Pimpinan DPRD sementara atas nama Ahmad Yani (PKS) dan Jhony Simanjuntak (PDIP)," kata pria yang akrab disapa Aga itu.
Seperti diketahui, pada Pilkada Jakarta 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November, KIM Plus yang terdiri dari PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, Perindo, PSI dan PPP mengusung Ridwan Kamil - Suswono, sementara PDIP mengusung Pramono Anung - Rano Karno.
Mereka akan berhadapan dengan pasangan independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana Abyoto.
Jika Ridwan Kamil - Suswono menang, maka pasangan yang diusung 10 Parpol pemilik kursi di DPRD DKI Jakarta itu, plus dua Parpol non parlemen, yakni Partai Gelora dan Garuda, akan menguasai Parlemen, sehingga apapun kebijakannya bisa jadi akan mulus saat dibahas di DPRD DKI. (rhm)