Jakarta, Harian Umum - Partai Golkar mengusulkan agar presiden ke-2 Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Usulan ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
"Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang; Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional," kata Bahlil kepada media.
Menurut dia, Golkar berpandangan bahwa jasa Soeharto cukup besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara. Selain itu, Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 32 tahun.
"Waktu (Beliau berkuasa, Indonesia mengalami) kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Ketika inflasi kita sekian ratus persen, Indonesia terkenal dengan (julukan) Macan Asia di saat itu, itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto," beber Bahlil.
Oleh karenanya, lanjut dia, Partai Golkar merasa Soeharto sudah sangat layak dan pantas menjadi pahlawan nasional.
Bahlil bahkan mengaku, usulan terkait Soeharto ini bahkan telah disampaikan kepada Menteri Sosial (Mensos) Saidullah Yusuf sesuai dengan prosedur pengusulan yang berlaku.
"Dan saya pikir sudah sangat layak, pantas, dan sudah saatnya untuk kemudian pemerintah bisa memberikan sebagai gelar Pahlawan Nasional. Itu yang tadi keputusan daripada DPP Partai Golkar," jelas Bahlil.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok nama-nama yang akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November yang merupakan Hari Pahlawan.
Ada sekitar 40 nama yang diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota, di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto; Presiden ke-4 RI Aburrahman "Gus Dur" Wahid; hingga aktivis buruh Marsinah.
Sejauh ini Prabowo masih mempelajari daftar nama-nama yang diusulkan untuk nantinya akan diumumkan nama yang dinyatakan layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
"Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Antara Heritage Center, Jakarta, pada 30 Oktober 2025 lalu. (man)







