JEJAK GIBRAN menuju Istana Wakil Presiden (Wapres) dan proses kepergiannya penuh bercak hitam.
--------------------
Oleh: Andang Subaharianto
Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
GIBRAN Rakabuming Raka sungguh memberikan pelajaran sangat penting dan mahal bagi kita, baik yang tua (orang tua) maupun yang muda (anak).
Jejak Gibran menuju Istana Wakil Presiden (Wapres) dan proses kepergiannya penuh bercak hitam, sehingga patut kita jadikan sumber belajar bagi anak bangsa ini, tidak hanya belajar kepemimpinan, tetapi juga bidang kehidupan yang luas; belajar kebudayaan.
Coba bayangkan, anak mana yang tak senang dan bahagia dilantik sebagai Wapres pada usia yang baru 37 tahun di negeri sebesar Indonesia?
Gibran menyamai Sjafruddin Prawiranegara, karena Sjafruddin menjabat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)— posisi yang setara dengan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan darurat— pada 22 Desember 1948 di usia 37 tahun. Gibran hanya kalah dari Sutan Sjahrir. Bung Kecil—sapaan akrab Sjahrir—menjabat Perdana Menteri RI pada 14 November 1945 di usia 36 tahun.
Namun, jangan disamakan jejak Gibran dengan Sjafruddin dan Sjahrir, karena sangat berbeda. Dua tokoh penting pada awal kemerdekaan itu mengenyam pendidikan formal dan kaderisasi kepemimpinan politik yang tak main-main sejak belia.
Sjafruddin meraih gelar sarjana hukum dari Rechtshoogeschool (RHS) di Batavia (sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tahun 1939. Perannya sangat menonjol pada awal kemerdekaan, terutama ketika harus memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat Soekarno-Hatta ditangkap Belanda.
Sjahrir menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam dan sempat berpindah ke Universitas Leiden, Belanda. Ia memang tidak menyelesaikan pendidikan tingginya, karena memilih kembali ke Tanah Air atas permintaan Bung Hatta untuk memimpin pergerakan nasional.
Sjahrir terjun langsung mengorganisasi massa dan kaderisasi politik sejak akhir tahun 1920-an untuk menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Ia juga mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada 1948.
Lalu, dari sisi orang tua; orang tua mana yang tak bangga melihat sang anak sukses meraih jabatan politik tertinggi kedua di Indonesia, ketika puluhan juta anak sebaya masih berjibaku sekadar mendapatkan pekerjaan yang layak? Tidak hanya sisi material ekonomis yang melimpah-ruah yang dinikmati sang anak, orang tua, dan keluarganya. Yang tak kalah nikmat adalah hak istimewa, privilese, termasuk penghormatan.
Bagaikan candu, kenikmatan ekonomis dan hak istimewa, termasuk penghormatan, membuat orang ketagihan sekali. Ia sanggup memanipulasi kesadaran, mematikan ketajaman akal dan kepekaan nurani, lalu bertindak melampaui batas hukum dan kepatutan moral.
Mari kita mengambil pelajaran berharga dari kasus Gibran.
Saya hendak menarik dan merefleksikannya secara antropohistoris.
Jabatan dan Warisan Feodalisme
Kasus Gibran, dengan seluruh kontroversi politik dan konstitusional yang menyertainya sejak Pilpres 2024 hingga mundur dari jabatan Wapres, patut direfleksikan untuk diambil pelajaran terbaik.
Ada pertanyaan yang pantas kita renungkan: mengapa masyarakat kita cenderung menyukai menjadi pegawai pemerintah dan menilai jabatan sebagai kesuksesan, bahkan tak peduli bagaimana jabatan itu diraih?
Dalam masyarakat feodal, kedudukan seseorang tidak dapat dilepaskan dari hierarki sosial. Keturunan, gelar, kedekatan dengan penguasa, dan posisi dalam struktur kekuasaan menentukan kehormatan seseorang. Kekuasaan bukan semata-mata instrumen untuk mengelola kepentingan bersama, melainkan juga sumber prestise dan privilese.
Warisan semacam ini tidak serta-merta hilang ketika Indonesia memasuki zaman modern. Ia justru menemukan bentuk baru ketika struktur pemerintahan kolonial dibangun dengan memanfaatkan elite pribumi.
Dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, penguasa kolonial mempertahankan dan menggunakan elite lokal untuk menjalankan administrasi. Bupati, wedana, dan pejabat birokrasi kolonial dari warga pribumi menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang menghubungkan kekuasaan kolonial dengan masyarakat pribumi. Bila sebelumnya status priyayi atau bangsawan bersifat pemberian (ascribed status), sejak pemerintahan kolonial berubah menjadi status yang diraih (achieved status).
Seseorang dianggap priyayi atau bangsawan, karena menjadi pegawai pemerintah. Status ini menjadi idaman pada umumnya warga pribumi, bahkan merembes hingga dewasa ini. Di sinilah terjadi perjumpaan antara hierarki feodal dan birokrasi modern kolonial.
Birokrasi memang memperkenalkan tata administrasi, jenjang jabatan, dan prosedur pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, kedudukan birokratis juga membawa status sosial, akses terhadap sumber daya, dan otoritas atas masyarakat. Jabatan kemudian tidak hanya dipahami sebagai pekerjaan atau tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai simbol kehormatan.
Harus diakui, jejak struktur dan mentalitas pemerintahan kolonial patut diperhitungkan dalam memahami mengapa hubungan patronase dan penghormatan berlebihan terhadap jabatan di Indonesia modern tetap bertahan. Indonesia memang tidak lagi diperintah oleh raja atau pemerintah kolonial. Konstitusi menegaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat.
Secara politik, kita memilih menjadi republik, bukan kerajaan. Namun, perubahan institusi tidak serta-merta mengubah kesadaran masyarakat. Sebagian pola lama tetap bertahan dalam bentuk baru. Clifford Geertz (1963) menyebutnya sebagai fenomena involusi. Pejabat negara masih sering diperlakukan sebagai orang yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi daripada warga biasa. Keluarga pejabat memperoleh kebanggaan tersendiri karena kedekatannya dengan kekuasaan. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang menjadikan jabatan publik sebagai cita-cita utama bagi anak-anaknya. Setidaknya bekerja di pemerintahan lebih mulia daripada yang lain.
Di sinilah paradoks republik muncul. Kita telah mengubah sistem politik dan pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya mengubah cara pandang terhadap kekuasaan. Republik mensyaratkan persamaan kewargaan. Tidak ada warga negara yang secara inheren lebih berhak atas kekuasaan karena keturunan atau hubungan keluarga. Sebaliknya, mentalitas feodal justru menempatkan kedekatan dengan penguasa sebagai sumber keistimewaan.
Dalam konteks ini, nepotisme bukan hanya persoalan seseorang mengangkat kerabatnya ke jabatan tertentu. Ia juga berkaitan dengan kebudayaan yang menganggap hubungan keluarga sebagai alasan yang cukup untuk memperoleh akses istimewa.
Nepotisme Direproduksi di Keluarga
Persoalan menjadi lebih rumit ketika mentalitas tersebut diwariskan melalui pendidikan keluarga.
Keluarga Indonesia, secara antropologis, memiliki tradisi solidaritas yang kuat. Orang tua merasa bertanggung jawab membantu anak, saudara saling menolong, dan hubungan kekerabatan menjadi sumber dukungan sosial. Nilai-nilai ini merupakan kekuatan penting masyarakat kita.
Namun, solidaritas keluarga dapat berubah menjadi persoalan krusial ketika dibawa ke dalam pengelolaan institusi publik. Ada perbedaan mendasar antara orang tua yang menggunakan kekayaannya sendiri untuk membantu pendidikan anak dan orang tua yang menggunakan kewenangan publik untuk memberikan keuntungan kepada sang anak.
Yang pertama merupakan tanggung jawab keluarga; dan yang kedua menyangkut keadilan dan kepentingan masyarakat. Sayangnya, batas etis ini sering kabur dalam kehidupan sosial kita.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1977), gejala ini dapat diterangkan melalui konsep “habitus”. Ada disposisi dan pola berpikir yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang panjang dan diwariskan, sehingga sesuatu yang tak wajar akan dianggap wajar. Anak tidak harus diajari secara formal untuk mengutamakan koneksi. Ia cukup tumbuh dalam lingkungan yang terus-menerus memperlihatkan bahwa kedekatan dengan kekuasaan merupakan jalan menuju keberhasilan. Dengan demikian, nepotisme tidak hanya direproduksi melalui keputusan elite politik di partai politik dan lembaga pemerintahan, tetapi juga melalui kebiasaan sosial dan pendidikan keluarga.
Di sinilah kita perlu mengoreksi ukuran keberhasilan yang selama ini hidup dalam sebagian keluarga Indonesia.
Mengapa seseorang yang menjadi pejabat sering dianggap lebih berhasil daripada yang menjadi guru, peneliti, petani, atau pekerja biasa yang hidup mandiri, jujur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat? Mengapa jabatan lebih mudah dibanggakan daripada integritas? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena pendidikan keluarga merupakan tempat pertama anak belajar memahami kekuasaan, kehormatan, dan tanggung jawab.
Membentuk Warga Republik
Melawan mentalitas feodal tidak berarti menolak keluarga, tradisi, atau penghormatan kepada orang tua, terutama bagi keluarga pejabat. Yang harus diubah adalah cara keluarga memandang kekuasaan dan keberhasilan.
Karena itu, kita perlu mengubah orientasi pendidikan keluarga agar sejalan dengan prinsip-prinsip res publica yang menjadi pakem pengelolaan negeri ini. Keluarga adalah institusi pertama sosialisasi dan enkulturasi, sehingga memiliki peran strategis untuk membentuk warga republik.
Dalam hal ini, kita dapat belajar, misalnya, dari Bung Hatta. Kehidupan Hatta memperlihatkan bahwa kehormatan tidak harus dibangun melalui kemewahan dan privilese. Kesederhanaan, disiplin, integritas, dan tanggung jawab dapat menjadi sumber kehormatan yang jauh lebih mendasar.
Kehormatan semestinya diproduksi melalui akal dan nurani, melalui pikiran dan tindakan, bukan dari apa yang dipakai dan dikonsumsi.
Orangtua tidak mungkin mengajarkan kesederhanaan kepada anak apabila dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu mengejar penghormatan berdasarkan jabatan dan kekuasaan. Demikian pula anak. Semestinya tidak dibiasakan mengandalkan nama besar atau jaringan kekuasaan orang tua atau kerabatnya untuk memperoleh keistimewaan.
Namun, pendidikan keluarga saja tentu tidak cukup untuk mengatasi nepotisme. Kita juga membutuhkan pembenahan institusi politik dan birokrasi. Meritokrasi mestilah menjadi pilar utama. Meritokrasi bukan berarti menutup kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga berpengaruh. Meritokrasi berarti memastikan, setiap orang harus membuktikan kelayakannya melalui proses yang adil.
Namun, pembenahan institusi harus berjalan bersama perubahan kebudayaan. Jika masyarakat masih menganggap jabatan sebagai simbol kehormatan tertinggi, sistem meritokrasi akan selalu menghadapi tekanan dari budaya patronase.
Saya kira, kita membutuhkan apa yang disebut “defeodalisasi”: perubahan cara berpikir yang membebaskan masyarakat dari penghormatan berlebihan terhadap kedudukan, keturunan, dan kedekatan dengan kekuasaan.
Dalam kebudayaan Jawa, kita mengenal ungkapan ojo dumeh: jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan, lalu merasa berhak memperoleh segala sesuatu. Nilai ini dapat menjadi sumber etika publik yang penting. Demikian pula ungkapan sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang mengajarkan agar seseorang tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi kerja dan pengabdian.
Kebudayaan Indonesia sebenarnya memiliki sumber moral untuk mengoreksi feodalisme. Persoalannya adalah bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut dalam keluarga, pendidikan, dan penyelenggaraan negara. l
Kasus Gibran mengingatkan kita bahwa urusan Republik ternyata juga berada di dalam rumah, dalam percakapan orang tua dengan anak, dan dalam cara keluarga mendefinisikan keberhasilan dan kehormatan. Ternyata tidak cukup mengajarkan kepada anak untuk mencintai Indonesia, menghafalkan Pancasila, atau menghormati simbol-simbol negara. Mesti juga diajarkan bahwa kita hidup di Republik: negara bukan milik keluarga tertentu, jabatan bukan warisan turun-temurun, dan kekuasaan bukan alat untuk memperbesar privilese. (sumber: kompas.com)







