Jakarta, Harian Umum - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan masyarakat bahwa belum ada perintah dari para ketua umum partai untuk melakukan proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (Wapres).
Maka, kata dia, Gibran masih menjabat sebagai Wapres.
"Ya, sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa (dari Ketum partai). Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anak ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu meminta publik untuk tidak berandai-andai mengenai isu Gibran mundur dari Wapres, dan memicu keresahan di masyarakat.
"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi, kemudian memicu keresahan di masyarakat," katanya.
Puan bahkan mengatakan, ia tidak akan mencampuri internal partai yang mengusulkan Gibran mundur.
"Silakan saja, partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri," katanya.
Seperti diketahui, sejak putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pengetahuan Gibran dengan lulusan SMK pada 30 Oktober lalu, desakan agar Gibran mundur dan DPR segera memproses pemakzulan Gibran, semakin kencang, karena sebagaimana dikatakan Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi saat diskusi dikantornya beberapa waktu lalu, dengan dibatalkannya Suket tersebut, Gibran tidak punya pijakan yuridis untuk tetap menjadi Wapres, karena dengan Suket itulah Gibran mencalonkan diri pada Pilpres 2024 sebagai Cawapres.
Putusan itu memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan ijazah luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan SMA atau yang sederajat, karena saat Gibran mengajukan permohonan Suket itu ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2029, dan Suket terbit pada hari itu juga, Gibran hanya menyertakan certificate of attendance atau daftar kehadiran, serta daftar nilai saat mengikuti pendidikan di UTS Insearch, bukan sertifikat kelulusan dari lembaga pendidikan di Australia itu.
Parahnya, dalam sidang MK juga terungkap bahwa menurut Hakim Konstitusi Arsul Sani, UTS Insearch adalah tempat kursus, bukan sekolahan, dan dia juga pernah kursus bahasa Inggris di sana selama tiga bulan.
"Saya juga alumni UTS Insearch," katanya.
MA membatalkan Suket Gibran karena di Suket itu tertulis bahwa pengetahuan Gibran disetarakan dengan lulusan SMK, karena Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch.
Karenanya, tak mengherankan kalau dalam salah satu cuitannya di akun X, mantan Menkopolkam Mahfud MD meminta agar yang menerbitkan Suket itu diproses secara pidana.
Terakhir, desakan agar Gibran mundur dilakukan sejumlah elemen masyarakat dengan menggeruduk Istana Wapres di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Elemen yang antara lain terdiri dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Komunitas Masyarakat Jakarta Utara (Komju), UI Watch, dan Pejabat (Pengacara dan Jawara Bela Ummat) menuntut agar Gibran meninggalkan Istana Wapres karena dia sudah tidak sah lagi sebagai Wapres.
Mereka juga mendesak DPR segera proses pemakzulan Gibran. (man)
