Jakarta, Harian Umum – Wakil Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, melontarkan kritik keras kepada Perumda Dharma Jaya yang belakangan disorot publik. Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan BUMD bukan hanya sekadar jargon, tetapi harus benar-benar dibuktikan kepada masyarakat.
“Saya sangat setuju soal transparansi BUMD. Tapi jangan hanya Dharma Jaya yang dibicarakan, masih banyak lagi yang harus dipelototi. Semua laporan keuangan harus dipublikasikan, termasuk tunjangannya juga dong, serta sistem rekrutmennya,” tegas Wahyu di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Wahyu mengingatkan bahwa keberadaan BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta, bukan justru menjadi beban. “Kita minta BUMD-BUMD ini bisa menjadi faktor penggerak ekonomi daerah, sumber PAD, serta membuka lapangan kerja. Mereka juga harus saling bersinergi, baik antar-BUMD maupun dengan OPD,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kelemahan mendasar Pemprov DKI yang hingga kini belum memiliki BUMD di sektor energi. “Ini PR besar. Kita butuh BUMD energi yang bisa menopang kebutuhan Jakarta di masa depan. Semoga Pak Gubernur bisa membaca ini dan mengambil langkah konkret,” tegas Wahyu.
Desakan ini sekaligus menjadi peringatan bagi Dharma Jaya dan BUMD lain di Jakarta agar segera memperbaiki tata kelola, memperkuat transparansi, serta mengembalikan kepercayaan publik.







