Jakarta, Harian Umum - Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso mengharapkan Perum Bulog melaporkan dugaan penyimpangan atau kampanye negatif yang dilakukan oknum penyalur beras Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Mantan Dirut Perum Bulog ini mengatakan pelaporan kepada penegak hukum bisa menyelesaikan masalah penyimpangan atau kampanye negatif yang menyebutkan beras Bulog berkualitas buruk sehingga menghambat penyaluran BPNT.
"Kalau ada yang bermain-main, diproses hukum saja sehingga tidak jadi polemik. Kalau ada masalah tinggal dibuktikan yang mana," ungkap dari dikutip dari Antara, Sabtu (5/10/2019).
Terkait penyaluran BPNT ini, dia mengusulkan penyaluran beras bisa dilakukan lebih cepat sejak awal Januari. Hal tersebut agar hasil menjadi lebih optimal dan tidak ada beras menumpuk di gudang.
"Coba kalau sudah dimulai sejak Januari lalu, artinya sebagian besar berasnya sudah keluar kemudian bisa membeli beras yang baru," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut realisasi penyaluran beras untuk program BPNT baru mencapai 30 ribu ton dari alokasi yang sudah disiapkan sebesar 700 ribu ton hingga akhir 2019.
Budi Waseso pesimistis BUMN sektor pangan tersebut tidak mencapai target penyaluran hingga akhir tahun karena kejahatan yang dilakukan oknum atau mafia penyalur beras BPNT.
Menurut dia, salah satu modus penyimpangan yang dilakukan para penyalur beras BPNT adalah dengan melakukan kampanye negatif terhadap beras produksi Bulog.
Oknum melakukan manipulasi dengan cara menukar beras Bulog dengan beras lain yang kualitasnya lebih rendah ke dalam kantung bermerek Bulog.
Akibatnya, masyarakat penerima bantuan terkecoh dan mengira bahwa beras bermutu rendah, yakni bau, berkutu dan kusam, adalah beras produksi Bulog.
Buwas memprediksi dengan hambatan yang terus terjadi ini, Bulog hanya akan mampu menyalurkan beras sekitar 90.000 ton hingga akhir tahun.
"Saya minta bantuan agar mafia tidak kurang ajar terus. Paling-paling kalau terus begini, cuma tersalur 90.000 ton," kata dia.