Jakarta, Harian Umum - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meradang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yang tidak menyiapkan jawaban atas pertanyaannya tentang tunjangan gubernur dan wakil gubernur (Wagub) untuk tahun anggaran 2022.
Kemarahan itu disampaikan saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan evaluasi Kemendagri atas APBD DKI Jakarta 2022 di ruang rapat paripurna Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022)
"Saya kan minta jawaban itu dalam rapat Banggar tanggal 5 Januari yang lalu, kenapa belum disiapkan?" tanyanya ketika Sekda DKI Marullah Mataali, kepala TAPD DKI, memberitahu bahwa pihaknya belum menyiapkan jawaban itu.
"Karena yang sudah kami siapkan adalah jawaban untuk sembilan pertanyaan pada rapat tersebut, Pak Ketua," jawab Marullah.
"Kalau begitu sidang saya tunda setengah jam untuk memberi waktu kepada Bapak dan tim Bapak untuk menyiapkan jawabannya," jawab Prasetio.
Kemudian, tanpa meminta persetujuan anggota Banggar yang hadir, politisi PDIP itu mengetuk palu, dan meninggalkan ruang rapat paripurna.
Suasana pun menjadi heboh. Marullah kemudian nampak berdiskusi dengan timnya, dan tak lama kemudian tiga anggota Banggar yang semuanya berasal dari PDIP, yakni Gembong Warsono, Pandapotan Sinaga dan Pantas Nainggolan, nampak mendatangi Sekda dan timnya.
Tak terdengar apa yang dikatakan ketiga politisi namun Gembong nampak bersikap keras kepada Marullah dan timnya.
Ketika rapat dimulai lagi, ternyata Marullah dan tim TAPD-nya masih belum dapat menyediakan data yang diminta.
"Kalau begitu di sini kan ada mantan Plt Sekda, barangkali bisa menjelaskan. Silakan Bu Sri Haryati," kata Prasetio.
Namun Sri yang menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI mengatakan kalau data itu ada di Biro Kerjasama Antar Daerah, bukan dipihaknya.
"Kalau begitu Pak Edi nih yang bisa menjelaskan!" teriak seorang anggota Banggar.
Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri yang dimaksudkan, tidak bersuara.
Tak pelak, timbul pertanyaan ada apa sebenarnya sehingga anggaran tunjangan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria seakan sengaja tak mau dipublikasikan.
"Ya, sudah, kalau memang tak mau anggaran tunjangan itu diketahui umum, besok kirimkan ke saya dalam bentuk surat dan data yang terinci," pinta Prasetio.
Marullah mengiyakan.
