Jakarta, Harian Umum - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap adanya deretan program pemerintah yang tidak tepat sasaran akibat persoalan data.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut, contoh program dimaksud adalah Program Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana 45 persen di antaranya tidak tepat sasaran.

"Program PKH dan Bansos 45 persen tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul dalam rapat konsultasi dengan DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2026).

Ia juga mengungkap, 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6 sampai 10 tercatat sebagai penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Desil 6 - 10 adalah masyarakat Indonesia yang tergolong menengah sampai kaya.

"Desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi," ujar Gus Ipul.

Sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam Desil 1 sampai 5 justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan.

Desil 1 adalah kelompok masyarakat sangat miskin; desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin; desil 3 adalah kelompok masyarakat hampir miskin, dan desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin.

"Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih," ungkap Gus Ipul.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu sistem pendataan baru yang dikembangkan untuk menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bansos di Indonesia.

"DTESN ini baru lahir Februari 2025, baru lahir, belum sempurna. Namun, jika tidak diperbaiki, selama ini Bansos, subsidi sosial tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul.

Pemerintah, lanjut dia, juga terus berkoordinasi dalam memperbarui data DTSEN yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Kemensos dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah dalam proses tersebut.

Ia menegaskan, perbaikan data akan terus dilakukan agar bantuan sosial, termasuk PBI JK benar-benar menyasar kelompok miskin dan rentan.

"Jika data tidak diperbaiki, ketidakadilan akan terus terjadi. Karena itu pemutakhiran ini adalah upaya menghadirkan keadilan sosial," tegas Gus Ipul. (man)