Jakarta, Harian Umum-DPRD DKI Jakarta menggelar rapat komisi B (Bidang Perekonomian) dan C (Bidang Keuangan) di restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat. Hal ini dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang melalui sambungan telepon, Selasa (1/8)
"Iya (ada rapat komisi di restoran Pulau Dua). Rapat komisi B dan C, dua-duanya di situ. Untuk pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD)," ujar Dame, sapaan akrab Hadameon, di Jakarta, Selasa (1/9).
Menurutnya, pemilihan restoran sebagai tempat rapat komisi dilakukan untuk menghindari penumpukan orang di gedung DPRD DKI Jakarta. Namun, saat ditanya lebih jauh, pihaknya tidak menjadwalkan rapat di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Belakangan, kegiatan di Gedung DPRD DKI yang berada d Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mulai kembali aktif setelah sebelumnya ditutup sementara untuk sterilisasi.
"Untuk ini saja sih, untuk menghindari penimpukan di kantor aja, untuk antisipasi (penyebaran Covid-19) saja. (Rapat di gedung DPRD) nggak ada. Semua di restoran, tatap muka. Nggak (virtual)," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menginspeksi kegiatan pembahasan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) yang digelar Komisi A dan E DPRD DKI Jakarta.
Prasetio mengaku masih menemukan kelalaian penerapan protokol kesehatan. Salah satunya dengan masih hadirnya pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam pembahasan.
"Saya meminta pimpinan rapat dan pihak keamanan gedung untuk benar-benar mengidentifikasi peserta rapat yang hadir," ujar Prasetio, Senin (31/8).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan ketika ditemukan orang yang tidak berkepentingan, maka pimpinan rapat dan Pamdal berhak untuk meminta yang tidak berkepentingan tersebut untuk keluar.
"Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk keluar dari Gedung DPRD DKI Jakarta. Kebijakan saya demi kesehatan kita bersama. Tolong disiplin. Lindungi diri, Lindungi negeri bersama lawan Covid-19," pungkasnya. (hnk)
